Rapat Pansus: DPRD Terima LKPJ Wali Kota Depok

0
437

www.depoktren.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok resmi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Depok tahun 2017.

Persetujuan tersebut disampaikan melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota di rapat paripurna DPRD Depok, Rabu (25/4/2018).

Ketua Pansus DPRD Kota Depok, Hamzah mengatakan, pihaknya terus memberikan dukungan terhadap prestasi yang diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Depok selama 2017. Meski begitu, DPRD Kota juga akan terus menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dalam merealisasikan pembangunan di Kota Depok.

“Selamat atas puluhan pengharagaan yang diraih Kota Depok, namun kami tetap memberikan saran dan masukan terhadap rencana kerja Wali Kota Depok, Mohammad Idris di tahun 2019,” ujar Hamzah.

Menurut Hamzah, ada sejumlah poin dalam rekomendasi yang harus terus dimaksimalkan pemerintah. Diantaranya pengentasan kemiskinan, target retribusi pajak, pendidikan, kesehatan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih lanjut, ucapnya, dengan berbagai rekomendasi tersebut, pihaknya berharap pemerintah dapat menjadikan landasan dan acuan untuk merencanakan pembangunan di tahun selanjutnya.

“Kami berharap segala rencana Wali Kota Depok yang belum terealisasi bisa segera terwujud,” harap Hamzah.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris, menanggapi, semua saran dan masukan dari DPRD menjadi pertimbangan dalam meningkatkan penyelenggaraan pembangunan di Kota Depok. Namun, sambungnya, juga harus berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kota Depok.

“PAD Depok di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 17,30 persen menjadi Rp 1,078 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 980 Milyar. Tentu ke depan akan diupayakan agar semakin meningkat,” terangnya.

Begitu pula dengan pengentasan kemiskinan. Upaya menekan jumlah warga miskin seperti membangun Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terus dilakukan. Tetapi, ada sejumlah masyarakat pra sejahtera yang tidak bisa mendapatkan bantuan karena tidak masuk kriteria dari pemerintah pusat.

“Ke depan, kami akan usulkan agar warga tersebut bisa mendapatkan bantuan pembangunan RTLH,” ucap Idris.

Idris berharap, sinergitas antara eksekutif dan legislatif dapat semakin terjalin dengan baik. Hal tersebut agar dapat menyelesaikan segala permasalahan serta menggali berbagai potensi yang masih belum tereksplorasi.

Untuk diketahui, pada tanggal 28 Maret 2018, Wali Kota Depok, Mohammad Idris telah menyampaikan LKPJ tahun 2017 kepada DPRD. Selanjutnya DPRD membahasnya di dalam Pansus LKPJ. (Herry Setiawan/Rus)

 437 total views

LEAVE A REPLY