DPAPMK Depok Sosialisasikan Peran Jurnalis Berperspektif Gender

0
42

www.depoktren.com–Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok menggelar Sosialisasi Peningkatan Peran Jurnalis yang Berperspektif Gender pada kegiatan Pelaksanaan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam Pembangunan 2019 di Aula Lantai 10 Gedung Balake II Kota Depok, Selasa, (6/8/2019).

Acara tersebut dibuka Wali Kota Depok, Mohammad Idris, didampingi Kepala DPAPM Kota Depok, Nessi Annisa Handari. Sebagai narasumber dari Kementerian PPPA, Fatahillah, dan Ketua Kompetensi PWI Pusat, Kamsul Hasan.

Kabid PUG DPAPMK Kota Depok Bety Setyorini mengatakan, bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan suatu strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Adapun Dasar Hukum Pelaksanaan PUG adalah Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri No15. Pada 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah, Peraturan Walikota Depok Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender.

“Dengan pelaksanaan PUG di Kota Depok dititik beratkan pada pelayanan publik yang responsif Gender sesuai dengan Surat Edaran Walikota No. 463/0370 – DPAPMK tentang penyediaan fasilitas-fasilitas publik yang responsif gender yaitu Perusahaan Swasta, BUMN/BUMD, Rumah Sakit, Lembaga Pendidikan Swasta, Pimpinan Mall/pusat perbelanjaan,” jelas Bety.

Dia menambahkan, selain itu juga Instruksi Wali Kota Depok Nomor 3 tahun 2017 tentang pelayanan publik yang responsif gender untuk kantor pemerintah yang melaksanakan jasa pelayanan.

“Jadi, lokasi sarana responsif Gender tersebut antara lain berada di pojok bermain anak-anak, ruang laktasi/menyusui, toilet laki-laki dan perempuan terpisah, ladies parking, priority seat bagi ibu hamil dan lasia serta fasilitas bagi kaum difabel,” tuturnya.

Ketua Kompetensi PWI Pusat, Kamsul Hasan menerangakan, bahwa berita yang sudah terlanjur salah diterbitkan dan sudah menjadi barang bukti tersebut bagaimana cara untuk mengantisipasi dan solusinya.

“Jadi sebetulnya, ada 3 materi yang akan disampaikan dalam acara tersebut yaitu Perencanaan Sensitif Gender, Media Pers/Jurnalis, dan Pengusaha Pers yang menjadi korban UU Pers. Namun materi itu akan saya sampaikan pada agenda acara selanjutnya di Wisma Hijau Rabu besok, karena agenda pada hari ini hanya dijadwalkan mengenai materi Gender saja,” pungkasnya. (Papi Ipul/Rus)

42 total views, 1 views today

LEAVE A REPLY