Kota Depok Targetkan Bebas Rumah Tak Layak Huni pada 2023

0
167

www.depoktren.com–Kota Depok akan menargetkan pada 2023 sudah tidak ada lagi Rumah Tak Layak Huni (RTLH).

“Pada 2023 diharapkan sudah tidak ada lagi RTLH. Pada 2021 meminimalkannya hingga 0,05 persen. Jadi, nantinya sudah habis dan tidak adalagi RTLH yang ada hanya bangunan layak huni,” ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris di Balai Kota Depok, Kamis (24/10/2019).

Dia menambahkan, terkait para penerima bantuan sosial dapat memanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga dalam realisasi pembangunan RTLH dapat terselenggara dengan baik.

“Gunakanlah dana bantuan sesuai dengan peruntukannya sehingga kualitas pembangunan dapat terjaga. Masyarakat agar dapat membantu dalam pengawasan dan pembangunannya,” tutur Idris.

Menurut Idris, jika sudah tidak adalagi pembangunan untuk RTLH, dana anggaran dapat diperuntukan untuk hal lainnya, seperti pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih unggul. “Dana anggaran bisa digunakan untuk kegiatan yang lainnya, terutama untuk pembangunan SDM,” terangnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana mengatakan bahwa jumlah total keseluruhan pembangunan RTLH di Kecamatan Sukmajaya berjumlah 188 dari enam kelurahan. “Jumlah penerima RTLH paling sedikit dari Kelurahan Sukmajaya, dengan tiga penerima manfaat bantuan sosial RTLH,” ungkapnya.

Nina menjelaskan jumlah dana anggaran yang didapat oleh penerima manfaat bantuan sosial sebesar Rp 18 juta. Dengan rincian penggunaannya untuk pembayaran tukang bangunan dan bahan material.

Isi buku tabungan jumlahnya Rp 18 juta, terdiri dari Rp 3 juta untuk tukang dan Rp 15 juta untuk pembelian material.

“Pengambilan juga tidak bisa langsung, akan tetapi harus melalui transaksi transfer disertai dengan bukti kwitansi pembelian untuk bahan material. Jadi yang hanya bisa diambil secara tunai hanya untuk tukang saja, itupun harus punya kwitansi pembayaran juga untuk bukti laporan penggunaan dana anggaran,” jelasnya.

Nina berharap, karena laporan akan diperiksa oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk menyerahkan LPJ kepada BKD Kota Depok agar pemeriksaan dari BPK dapat berjalan dengan baik. “Pada Januari 2020, akan ada pemeriksaan dari BPK. Saya berharap LPM dapat menyerahkan laporan terkait pembangunan RTLH kepada BKD,” pungkasnya. (Novli Adri Siregar)

 167 total views

LEAVE A REPLY