Diduga Kampanye Terselubung Jelang Pilkada, Wali Kota Depok Serahkan Dana Bansos RTLH

0
202

www.depoktren.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyerahkan Buku Rekening Dana Bantuan Sosial (Bansos) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada warga penerima manfaat Bansos RTLH Kecamatan Cimanggis di Aula Kantor Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Kamis (31/10). Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris.

Diduga pelaksanaan penyerahan bansos RTLH ke kecamatan jelang Pilkada Depok 202p, dinilai sebagai kampanye terselubung yang dilakukan Wali Kota Depok, Mohammad Idris. “Itukan hamopir sama seperti yang dilakukan pak SBY dengan membagikan dana bantuan langsung tunai (BLT) ketika jelang pemilihan presiden 2009 lalu,” ujar Ketua Satgas Pemantau Perijinan dan Pembangunan (SP3D) Kota Depok, Ichan Harahap, Minggu (3/11/2019).

“Diwilayah Cimanggis sudah kami serahkan dana bansos ke 130 RTLH. Bansos diberikan melalui rekening Bank BJB. Nantinya dana akan masuk ke masing-masing rekening warga yang menerima bansos RTLH,” ujar Idris di Balai Kota Depok, Jumat (1/11).

Selain wilayah Kecamatan Cimanggis, wilayah lainnya yang sudah diberikan bansos RTLH yakni Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Pancoran Mas. “Sebanyak 188 penerima bansos RTLH sudah diberikan di Kecamatan Sukmajaya dan Sebanyak 155 RTLH di Pancoranmas,” ungkap Idris.

Menurut Idris, upaya pencairan bansos RTLH melalui Bank BJB dilakukan untuk mendukung transaksi nontunai sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2017 tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah Melalui Nontunai yang telah diberlakukan sejak 2018.

Terkait kepemilikan rumah yang layak sudah diatur dalam perundang-undangan. Dalam hal ini, Pemkot harus memberikan bantuan agar masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak huni. “Kami ingin pemberian bansos RTLH ini terus berjalan dan lebih efektif agar tidak ada lagi masyarakat prasejahtera tinggal dirumah tak layak di Kota Depok. Saya berpesan agar masyarakat penerima bansos RTLH untuk dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. Tentunya benar-benar digunakan untuk memperbaiki rumah yang dimiliki,” harapnya.

Idris menargetkan, pada 2023 sudah tidak ada lagi RTLH di Kota Depok. “Pada 2023 diharapkan sudah tidak ada lagi RTLH. Pada 2021 meminimalkannya hingga 0,05 persen. Jadi, nantinya sudah habis dan tidak adalagi RTLH yang ada hanya bangunan layak huni,” tuturnya.

Menurut Idris, jika sudah tidak adalagi pembangunan untuk RTLH, dana anggaran dapat diperuntukan untuk hal lainnya, seperti pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih unggul. “Dana anggaran bisa digunakan untuk kegiatan yang lainnya, terutama untuk pembangunan SDM,” terangnya.

Kepala BKD Kota Depok, Nina Suzana mengatakan, dana bansos RTLH disalurkan secara non-tunai melalui rekening Bank BJB. Total uang yang diterima para penerima manfaat sebesar Rp 18 juta. “Tidak semua dana tersebut dipakai untuk pembangunan. Sebesar Rp 15 juta untuk pembelian bahan material dan sisanya untuk membayar tukang bangunan,” tegasnya.

Dia menegaskan, pihaknya juga memberikan dana sebesar Rp 2 juta ke pihak kecamatan. Dana tersebut diperuntukkan untuk biaya monitoring, pembinaan, dan konsultasi bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di tingkat kelurahan. Monitoring pembangunan, dilakukan oleh para LPM. Termasuk yang membantu masyarakat untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ke BKD Kota Depok. “Mudah-mudahan sebelum Desember 2019 ini semua LPJ sudah terkumpul, karena Januari 2020, semua dana hibah akan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” harapnya. (Papi Ipul/Rus)

 202 total views

LEAVE A REPLY