Tidak Ada Ganti Rugi untuk Penghuni Liar, Penertiban Lahan UIII Depok Sesuai Aturan

0
70

www.depoktren.com–Sudah puluhan tahun menempati lahan negara dan sudah untung banyak masih saja puluhan penghuni liar minta ganti rugi saat hendak digusur dari lahan negara yang akan dibangun kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Wilayah Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

“Tidak ada ganti rugi untuk penghuni liar. Tapi, kami masih baik dengan menggeluarkan kebijakan santunan. Sebagian besar warga yang telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan santunan, sudah menerima uang santunan dan telah keluar dari lahan tersebut,” ujar Tim Hukum Kementerian Agama (Kemenag), Drs. Mirsad, SH. MH, dalam keterangan pers yang diterima depoktren, Sabtu (9/11/2019).

Penertiban Lahan seluas 142,5 ha yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) atas nama Kementerian Agama di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok berjalan lancar. Penghuni liar di lahan tersebut mulai ditertibkan oleh Tim Gabungan Terpadu Pemkot Depok yang dipimpin Satpol PP Kota Depok dan dibantu aparat kepolisian dan TNI pada Kamis (7/11/2019) dan direncanakan berlangsung selama 7 hari.

Semula lahan tersebut atas nama Departemen Penerangan (Depan) RI Cq. RRI sertifikat hak pakai No. 0001/Cisalak tahun 1981, selanjutnya penggunaan lahan tersebut dialihkan kepada Kementerian Agama RI untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan UIII dengan sertifikat hak pakai No. 0002/Cisalak atas nama Kementerian Agama RI.

Tim Hukum Kemenag, Drs. Mirsad, SH. MH. menjelaskan, sebelum penertiban, diatas lahan tersebut ditempati dan didirikan bangunan oleh beberapa warga, yang kemudian diberikan santunan atau kerohiman sesuai Perpres No 62 Tahun 2018 sebagai santunan atas dampak sosial dari pembangunan.

“Kepada warga yang tidak memenuhi syarat atau enggan untuk diverifikasi akan ditertibkan oleh Tim Terpadu. Sebelum melakukan penertiban, pihak Satpol PP Kota Depok sebagai salah satu tim terpadu telah melakukan upaya-upaya persuasif agar mereka keluar dari tanah tersebut. Setelah diberikan surat peringatan (SP) I, II, III dan akan diterbitkan,” jelas Mirsad.

Untuk warga yang mengaku mempunyai Eligendom Verponding No. 448 atas nama Samuel De Meyer atau William D Groot, Misrad menjelaskan, Elogendom Verponding sudah tidak berlaku lagi. Hal itu berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1958, PP No 18 Tahun 1958, UU No 5 Tahun 1960, PP No. Tahun 1961 Jo. PP No. 24 Tahun 1997 dan beberapa aturan pelaksanaan lainnya atas tanah-tanah bekas hak barat yang diyatakan tanah negara serempak di seluruh Indonesia.

“Disamping itu Eigdom Verponding No. 448 tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Depok berdasarkan poyosan No. 133/Pft.G/2009/PN. Depok. Oleh karena itu tim terpadu tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mengakomodir atau bermusyawarah kepada warga yang menolak penertiban,” tegas Misrad. (Siska Thresia/Rid/Rus)

70 total views, 1 views today

LEAVE A REPLY