Peran Koperasi Hadapi Tantangan di Era Digital

0
180

www.depoktren.com–Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Hal itu membuat sistem perekonomian Pancasila itu muaranya adalah gotong royong.

Sistem ekonomi Indonesia berbasis koperasi dibahas tuntas dalam Seminar Koperasi yang digagas Miria Legal Research bekerjasama dengan Komunitas Jakarta Tersenyum di Café Sastra, Gedung Balai Pustaka, Matraman, Jakarta Timur pada Sabtu 2 November 2019 lalu.

Seminar mendapuk pembicara utama, Prof Jimly Asshiddiqie dan Prof.Sri Edi Swasono, yang dihadiri oleh perwakilan Induk-induk Koperasi, Dewan Koperasi Indonesia, koperasi-koperasi primer yang berada di Jakarta, mahasiswa dan masyarakat umum.

Prof Jimly Asshiddiqie memaparkan mengenai sejarah konstitusi ekonomi di Indonesia. Berbeda dengan Amerika, dimana dalam konstitusi Amerika tidak mengatur tentang ekonomi, konstitusi Indonesia mengatur mengenai tidak hanya konstitusi politik melainkan juga mengenai konstitusi ekonomi sebagaimana diatur pada Pasal 33 UUD 1945.

“Efeknya adalah, ketika terdapat Undang-undang yang mengatur tentang perekonomian dan kemudian diketahui tidak sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), disitulah makna dari konstitusi ekonomi di Indonesia, Jimly yang dijuluki the smiling professor.

Jimly menguraikan, konstitusi tidak hanya dapat diartikan secara grammatical, namun juga harus dapat diukur kedalaman maknanya, yang menjadi permasalahan saat ini adalah di dalam aturan perundang-undangan Pasal 33 jarang diterapkan secara baik oleh para pembuat undang-undang.

“Seringkali ditemukan bahwa Pasal 33 UUD 1945 hanya merupakan tempelan dalam konsideran di undang-undang yang mengatur tentang hal-hal seputar perekonomian, atau dalam pidato-pidato kebangsaan, tapi yang mengenai implementasi teknisnya jarang terealisasi,” jelasnya

Era digital saat ini, lanjut Jimly, merupakan saat yang tepat untuk mengedepankan praktek-praktek gotong royong, dimana saat ini batasan-batasan masyarakat berkomunikasi sudah semakin tipis, artinya dari aceh hingga papua masyarakat Indonesia bisa menjalin hubungan dengan sangat mudah. Dengan demikian, gerakan koperasi akan semakin mudah dibina agar semakin kuat dengan memanfaatkan teknologi informasi.

“Di era digitalisasi seperti saat ini, sudah memudahkan kita berinteraksi satu sama lain. Hanya saja interaksinya jangan persaingan melulu, harus dibangun yang namanya interaksi social, interaksi gotong royong, sebuah interaksi yang membangun untuk kepentingan bersama, kepentingan nasional. Saat ini dunia mengenal prisip kerjasama melalui konsep blue ocean, kalau dahulu negara-negara di dunia menapkan konsep red ocean, yaitu sebuah konsep persaingan yang digambarkan penuh dengan pertarungan, persaingan, hingga berdarah-darah. Sekarang blue ocean, yaitu konsep dengan pendekatan win-win, harus sama-sama untung, tidak lagi Red Ocean yang mencari win and lose,” tutur Jimly yang pernah jadi Ketua Pemuda Koperasi ini.

Jimly menekankan, jika diberikan amanat untuk mengurus koperasi, akan mulai dari Sumber Daya Manusia. “Ada banyak ide, konsep, yang ada dikepala saya tentang bagaimana Koperasi bisa menjadi besar dan berpengaruh. Saya pikir koperasi adalah jawaban atas implementasi ekonomi konstitusi kita. Negara lain bisa kok gotong royong, kita pasti lebih bisa lagi. Ini hanya masalah manusianya, mau atau tidak membuat koperasi menjadi besar. Kalau saya, mau,” tegas anggota DPD RI ini.

Prof Sri Edi Swasono juga menerangkan bahwa dirinya setuju bahwa era saat ini seharusnya semakin memudahkan Koperasi dalam berkembang pesat, hanya saja dirinya tidak melihat hal itu serius mau dikembangkan oleh pemerintah.

“Sebetulnya mudah saja pemerintah kalau mau mengembangkan gerakan koperasi, kemauannya ada nggak? Kalau mau serius mengembangkannya, cara dengan triple co yaitu co-ownership, co-determination, dan co-responsibility yang pada intinya adalah memberi kepercayaan kepada rakyat Indonesia untuk bekerjasama dalam inovasi, memberikan masyarakat saham atas usaha-usaha yang dikelola negara, seperti buruh atau tenaga kerja yang dapat memiliki saham pada perusahaan-perusahaan,” pungkasnya. (Obi/Rus)

180 total views, 4 views today

LEAVE A REPLY