Korban First Travel Surati Presiden Jokowi dan KY Laporkan Kejanggalan Jumlah Aset

0
131

www.depoktren.com–Jamaah korban First Travel akan menerima apa pun yang menjadi keputusan di Pengadilan Negeri (PN) Depok. Gugatan perdata yang diajukan korban mengatasnamakan jamaah korban First Travel akan diputus 2 Desember 2019

Salah satu korban jamah Zuherial bin Rozali, mengatakan, seusai hakim menunda gugatan perdata, jamaah sepakat akan mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Komisi Yudusial (KY). Surat ini dikirim untuk membongkar siapa saja aparat yang bermain curang dalam kasus First Travel.

“Kami ingin Presiden Jokowi membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk membongkar mafia aparat kasus First Travel,” kata Zuheri, Selasa (26/11/2019).

Zuherial yang juga purnawirawan Polri ini mengatakan, surat kepada Presiden Joko Widodo telah dikirim dan sudah diterima Sekretaris Negara di Deputi Pengaduan Masyarakat. Surat telah dikirim 18 September 2019. “Kami harap Presiden Jokowi segera merespons surat kami dengan membentuk TGPF,” harapnya.

Menurut Zuherial, kasus ini perlu dibentuk TGPF karena selama proses penyidikan banyak kejanggalan dan penyidik tidak transparan dalam masalah aset.

Sehingga, lanjutnya membuat aset First Travel banyak yang hilang dan tidak terpantau oleh jamaah sebagai korban. Zuherial mencontohkan yang dimaksud banyak kejanggalan dalam proses penyidikan itu, di mana aset first travel yang disita tidak sesuai dengan yang tercatat di dalam berkas perkara pemeriksaan (BAP).

Mulai dari BAP saksi atau korban sampai BAP para tersangka bos First Travel Andika Surachman, Annisa Hasibua, dan Kiki Hasibuan. “Misalnya aset-aset first travel yang disita penyidik sudah berganti kepemilikan. Seharusnya jika barang bukti sudah disita tidak bisa lagi diserahkan kepada pihak lain. Di sinilah menurut saya diduga ada keterlibatan oknum aparat,” katanya.

Contoh lain, kejanggalan dalam proses penyidikan adalah aset berupa uang hasil temuan PPATK sebesar Rp 7,4 miliar saat proses penyidikan juga hilang. “Kejanggalan seperti ini harus diungkap oleh Bapak Presiden melalui TGPF,” ungkap dia.

Sementara itu, terang Zuherial, surat untuk Komisi Yudisial (KY) belum dikirim. Jamaah masih menunggu hasil putusan perdata yang akan dibacakan 2 Desember 2019 dan memastikan, jamaah sudah tidak mempermasalahkan lagi perihal aset yang menurut putusan pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi dirampas untuk negara.

Sekarang semua jamaah ingin pemerintah segera memberangkatkan ke Tanah Suci setelah aset First Travel dilelang. “Jika aset First Travel setelah dilelang ternyata kurang, menjadi kewajiban negara harus menambah kekurangannya,” jelas dia.

Zuherial mengaku sudah membayar lunas paket umrah sebesar Rp 84 juta untuk lima orang. Meski demikian, nilai uang itu jauh lebih besar dikeluarkan selama memperjuangkan haknya bolak balik Palembang, Jakarta, Depok. “Kalau dihitung dengan uang yang sudah disetor ke First Travel saya sudah rugi hampir Rp 100 jutaan,” pungkasnya. (Okta/Wahyu Gondrong)

 131 total views

LEAVE A REPLY