Ratusan ‘Orang Planet’ Hadiri Media Gathering Diskominfo Kota Depok

0
390

www.depoktren.com–Ratusan orang ‘orang-orang planet’ menghadiri kegiatan Media Gathering 2019 bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Depok di Gedong Ijo, Bojongsari, Kamis (28/11/19).

Sebagian besar wartawan ‘berwajah asing’ itu diperkirakan berjumlah 200 orang dari 300 orang yang mengisi daftar absen. “Kalau semua orang yang datang kesini menulis semua maka akan jadi viral,” kata Benny, wartawan yang kerap meliput di Kota Depok dan hanya bisa geleng-geleng kepala melihat begitu banyak wartawan yang tidak dikenalnya.

“Dari ratusan wartawan yang hadir, cuma puluhan wartawan yang saya kenal. Ngga tahu itu wartawan datang dari planet mana?,” ungkap Adi, seorang wartawan senior di Kota Depok.

Tentu, keberadaan ratusan wartawan yang tak dikenal tersebut menimbulkan keprihatinan dan kekecewaan para wartawan di Kota Depok. “Cukup memprihatinkan dan ini akan merusak citra profesi wartawan,” tegas mantan Ketua PWI Depok, Hendri.

Kepala Diskominfo Kota Depok, Sidik Mulyono membantah jika kehadiran wartawan di Media Gathering berdasarkan undangan. “Nggak pakai undangan. Mereka datang sendiri, mungkin ajakan berantai,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Sidik berharap seluruh insan media atau wartawan yang bertugas di Kota Depok untuk terus meningkatkan profesionalismenya dalam bertugas serta secara perlahan bakal memangkas jumlah wartawan atau jurnalis yang bertugas sesuai rujukan serta arahan dari Dewan Pers.

“Alat ukur keprofesionalismenya jurnalis atau wartawan antara lain memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW), media yang dipegang atau dilakukan sekarang harus memiliki legalitas hukum yang kuat seperti perusahaan berstandar Pers bukan CV atau lainnya,” jelasnya.

Terlebih, lanjut Sidik, terkait adanya penggunaan anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah yang dipergunakan untuk media dalam berbagai kegiatan harus berstandar perusahaan pers karena semua anggaran yang dipergunakan pemerintah nantinya akan diaudit oleh Dewan Pers jika berkaitan dengan tugas ke wartawanan atau jurnalistik.

“Peraturan itu di sisi lain memang memberatkan tapi tetap memiliki sisi positif untuk mengajak kalangan wartawan dan media pers agar lebih professional dan proporsional bukan hanya untuk sisi pribadi wartawan itu sendiri namun untuk perusahaannya,” tuturnya.

Sidik juga berharap kalangan wartawan juga harus mempersiapkan diri mengikuti aturan sesuai kode etik jurnalistik maupun dewan pers dalam bertugas di lapangan serta menyajikan informasi maupun berita di medianya. “Paling tidak ada pembenahan diri kalangan wartawan untuk mengikuti Uji Kopetensi Wartawan (UKW) yang nantinya bakal diwajibkan dalam melaksanakan tugas jurnalistik,” pungkas dia. (Papi Ipul)

 390 total views

LEAVE A REPLY