Satpol PP Depok ‘Jilat’ Wali Kota, Bilang Iklan Garbi Meresahkan

0
859

www.depoktren.com–Kepala Satpol PP Depok, Lienda Ratna Nurdianny dituding ‘menjilat’ Wali Kota Depok, Mohammad Idris. Tudingan itu terkait penurunan iklan ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Depok yang terpampang di billboard di Jalan Margonda, dekat BNI tak jauh dari Kantor Wali Kota Depok.

Alasan Lienda melakukan itu karena adanya pengaduan masyarakat kalau iklan tersebut meresahkan. “Belum mengantongi ijin. Bayar retribusi, itu bukan berarti ijin. Kenapa iklan itu kami turunkan ya, karena pihak agensi belum bisa memberikan surat ijin,” terangnya saat dikomfirmasi sejumlah wartawan, Kamis (5/12/2019).

Dia juga membantah kalau penurunan iklan itu berbau politik, pembatasan berpendapat dan atas perintah Wali Kota Depok. Pihaknya, hanya melaksanakan tugas sebagai penegak peraturan daerah (Perda).

“Kami cek, ternyata belum kantongi ijin. Kami tegur, dan agensinya yang menurunkan, bukan kami yang turunkan. Sekali lagi ini bukan karena politik, hanya melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Semata-mata karena berdasarkan regulasi yang ada,” tegas Lienda.

Sepertinya, Pilkada Kota Depok 2020 semakin memanas. Buktinya, menyindir kinerja Wali Kota Depok melalui pemasangan iklan billboard diturunkan Sarpol PP Kota Depok.

Tentu, Garbi Kota Depok yang memasang iklan tersebut geram karena dituduh tidak memiliki ijin. “Apa yang salah dari iklan tersebut, materinya tidak ada yang dilanggar, tidak mengandung SARA. Ijinnya ada, kok diturunkan. Ini jelas sudah membatasi kebebasan berpendapat dan berdampak buru bagi perkembangan demokrasi Indonesia,” ujar Juru Bicara Garbi Depok, Bramastyo saat jumpa pers di Kota Depok, Kamis (5/12/2019).

Iklan di billboard yang berada di Jalan Margonda atau tepatnya di dekat Bank BNI dan tak jauh dari Kantor Wali Kota Depok itu bermaterikan, “Kemiskinan, Kemacetan, Pelayanan, Upah Minimum, Kesehatan dan Pendidikan. Bosan Yang Lama? Ganti Yang Baru. Berlogo Garbi Depok dengan bergambar Ketua Garbi Depok, H Bayu Adi Permana, SH.

Pemasangan iklan tersebut tidak berlangsung lama bahkan hanya berumur kurang dari 24 jam, dipasang Selasa (3/12/2019), diturunkan Rabu (4/12/2019). Padahal, sesuai kontrak iklan dengan agensi PT Alfa Retailindo, pemasangan selama tiga bulan.

Bramastyo menuturkan, pihaknya sudah menjalankan prosedur perijinan dan pembayaran restribusi pajak reklame yang telah ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. “Kronologisnya, kami sudah memenuhi kewajiban, terutama pembayaran pajak melalui agensi, PT Alfa Retailindo dan pihak perijinan reklame Pemkot Depok sudah menyetujui materi yang akan diiklankan, lalu dimana pelanggarannya,” tuturnya.

Dia menambahkan, pihaknya geram dengan tindakan tak mendasar itu. Informasi yang diperoleh, penurunan iklan tersebut, alasannya karena materimya menganggu kondusifitas, jelang Pilkada Kota Depok 2020.

“Informasi yang kami peroleh diduga Wali Kota Depok tak berkenan dan memerintahkan Satpol PP Kota Depok untuk menurunkan iklan tersebut. Kalau info itu benar, jelas kami protes keras, ini dzolim,” tegas Bramastyo.

Ormas Garbi, merupakan ormas yang didirikan para mantan aktivis Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selama 15 tahun, Pemkot Depok dipimpin Wali Kota dari PKS dan tidak menunjukan kemajuan pembangunan yang berarti bagi masyarakat.

“Garbi bukan partai dan tidak ikut menjadi peserta dalam Pilkada Kota Depok 2020. Tapi, Garbi punya kepentingan dan bertanggungjawab untuk ikut serta mencerdaskan masyarakat, terutama dalam memilih pemimpin yang terbaik untuk Kota Depok. Jadi iklan tersebut bagian dari partisipasi politik untuk mencerdaskan masyarakat, tidak ada hasutan, tidak ada SARA,” jelas Bramastyo.

Salah satu Tim Kuasa Hukum Garbi Depok, Slamet Hasan menegaskan akan menempuh jalur hukum atas tindakan-kesewenang-wenangan dari Satpol PP Kota Depok.

“Dalam kasus pemasangan iklan ini, sebetulnya Garbi sebagai konsumen sudah menjalankan kewajibannya. Kalau ada kesalahan, mestinya ada surat peringatan dan mestinya juga ada surat pemberitahuan ke kami berikut alasan penurunan iklan tersebut, pelanggarannya apa?. Kami akan menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan,” tegasnya sambil menunjukan bukti-bukti pembayaran dan stiker ijin lunas pajak reklame yang telah dimiliki. (Wahyu/Papi Ipul/Rus)

 860 total views

LEAVE A REPLY