Pilkada, ASN Depok Diharapkan Agar Jaga Netralitas

0
178

www.depoktren.com–Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengapresiasi persiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Namun demikian, pihaknya mengingatkan pentingnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok agar menjaga netralitas.

“Kami berharap kepada seluruh ASN Kota Depok agar menjaga netralitasnya. Tidak berperan aktif untuk mengkampanyekan kandidat calon, meski ASN punya hak pilih dalam Pemilu,” ujar Ahmad, dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Pemkot Depok, Kamis (12/12/2019).

Dia juga meminta pada jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok agar meningkatkan peran pengawasannya, khususnya menyikapi isu netralitas ASN, apalagi kemungkinan besar Pilkada Depok diprediksi akan diisi dua calon petahana (incumbent).

“Diharapkan penyelenggaraan Pilkada Depok semakin baik dari sebelumnya. Guna mendapatkan hasil Pemilu yang baik harus dimulai dengan kesiapan penyelenggara Pemilu yang baik pula. Kenetralan, kejujuran, dan keadilan akan melahirkan kepala daerah yang berintegritas tinggi dan berkualitas,” jelas Ahmad.

Guna mengetahui persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Pemkot Depok. Melalui kunker tersebut diharapkan kualitas penyelenggaraan Pilkada Kota Depok.

“Kunker spesifik ini untuk memonitor langsung persiapan pelaksanaan Pilkada khususnya di Kota Depok. Kita harapkan ada peningkatan kualitas penyelenggaraan sehingga kepala daerah yang terpilih nanti memiliki kapasitas, visi, konsep, dan program yang jelas. Serta bisa menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan bersih,” tuturnya.

Ahmad mengungkapkan, dalam kunker tersebut terdapat beberapa hal yang dibahas. Antara lain terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Daftar Pemilih Tetap (DPT), persiapan perangkat penyelenggara Pemilu, dan tingkat partisipasi pemilih.

“Dari kunker ini, kami menilai Kota Depok sudah siap. Tadi kita cek telah dilakukan penandatanganan NPHD, bahkan sudah ada yang dicairkan. Kemudian dari KPU dan Bawaslu juga sudah jelaskan berbagai tahapan yang akan dilakukan,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengatakan, fungsi ASN adalah pelayanan publik. Untuk itu, tidak ada ruang bagi pegawai negeri terlibat aktif dalam politik praktis di Pilkada Depok 2020. “Apalagi sudah ada Surat Edaran dari pemerintah pusat terkait menjaga netralitas ASN. Karena itu poin ini harus menjadi perhatian khusus bersama,” tegas Pradi di Balai Kota Depok, Jumat (13/12/2019).

Menurut Pradi, Pemkot Depok juga akan melakukan pengawasan terhadap ASN melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok. Sebagai tindakan antisipatif diminta agar BKPSDM Kota Depok melakukan pengawasan terhadap ASN hingga tingkat kelurahan. “Sebagai ASN kita harus netral, karena itu sudah menjadi komitmen kita bersama yang dilandasi aturan undang-undang,” terangnya.

Pradi menambahkan, saat ini persiapan penyelenggaraan Pilkada di Kota Depok sudah mendekati 100 persen. Mulai dari kesiapan perangkat penyelenggara hingga pencairan anggaran Pilkada kepada KPU dan Bawaslu Kota Depok. “Kalau kita lihat perangkat yang ada, termasuk bantuan yang sudah digelontorkan kepada penyelenggara dan pengawas, persiapan kita sudah hampir 100 persen,” tuturnya.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Pilkada Kota Depok sebesar Rp 75.648.660.000. Dengan rincian, Rp 60.298.660.000 untuk KPU Kota Depok dan Rp 15.350.000.000 untuk Bawaslu Kota Depok. “Dari jumlah ini yang sudah dicairkan kepada KPU sebesar Rp 298.660.000 dan Bawaslu sebesar Rp 350 juta,” papar Pradi. (Papi Ipul)

 178 total views

LEAVE A REPLY