BKD Depok Beri Penghargaan Wajib Pajak Teladan

0
155

www.depoktren.com–Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok kembali memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak (WP) Teladan. Penghargaan tersebut atas kepatuhan membayar pajak.

“Penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah lembaga seperti restoran, mal, tempat hiburan, tempat parkir, hotel, masyarakat, serta kelurahan dan kecamatan yang taat membayar pajak,” ujar Kepala BKD Kota Depok, Nina Suzana usai kegiatan Pemberian Penghargaan Pajak Daerah Kota Depok 2019 di Hotel Savero, Kota Depok, Rabu (18/12/2019).

Nina mengatakan, penghargaan pajak daerah Kota Depok sudah dilakukan sebanyak tujuh kali. Kriteria penerima penghargaan dinilai berdasarkan besaran nominal dan ketepatan waktu pelaporan selama tujuh tahun terakhir.

“Jadi, kita nilai berdasarkan track record selama kurun waktu tujuh tahun, terhitung dari 2013. Mereka adalah yang tercepat dan tidak ada tunggakan. Mudah-mudahan penghargaan ini bisa memicu dan memacu pelaku usaha maupun masyarakat untuk taat membayar pajak,” terangnya.

Dia menjelaskan, kriteria penerima penghargaan WP teladan dinilai berdasarkan beberapa kriteria yakni besaran nominal dan ketepatan waktu pelaporan selama tujuh tahun terakhir. “Mereka yang mendapat penghargaan adalah yang tercepat dan tidak terdapat tunggakan. Kami ucapkan selamat kepada 40 WP yang terpilih dan berhak atas penghargaan ini. Semoga bisa dipertahankan,” ucapnya.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, pihaknya memberikan penghargaan tersebut sebagai apresiasi kepada WP yang taat asas dan waktu dalam pembayaran pajak daerah. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari proses pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat, agar tertib membayar pajak.

“Ini sebagai bentuk perhatian dan apresiasi kami kepada WP yang telah berkontribusi dalam pembangunan di Kota Depok,” ucap Idris

Menurut Idris, loyalitas WP sangat bergantung pada kepercayaan. Tidak hanya kepercayaan kepada penyelenggara negara tetapi juga pemungut pajak. “Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara yang telah diatur oleh undang-undang. Setiap pajak yang dipungut untuk kepentingan masyarakat, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan,” tuturnya. (Siska Thresia/Papi Ipul)

 155 total views

LEAVE A REPLY