Buang Sampah di Depok Dikenai Tarif, Warga Menjerit

0
183

www.depoktren.com–Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Ety Suryahati mengutarakan, Januari 2020 warga Kota Depok yang buang sampah tidak lagi gratis. Tingginya pembayaran buang sampah ke TPPAS Lulut Nambo Bogor, jadi alasan setiap rumah yang membuang sampah dikenakan tarif.

“Aturan ini juga sudah sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan yang akan menghidupkan kembali retribusi untuk setiap rumah. Sosialisasinya, saat ini sedang dilakukan. Mudah-mudahan warga Mota Depok bisa menerimanya,” tegas Ety.

Menurut Ety, retribusi dikenakan dengan tujuan ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, untuk biaya pembuangan sampah ke TPPAS Lulut Nambo Bogor.

“Pemkot Depok akan membayar pembuangan sampah ke TPPAS Lulut Nambo Bogor dengan besar tarifnya, sekitar Rp140 ribu per ton. Rencananya, sampah yang akan dibuang sebanyak 300 ton perhari. Berarti kami harus membayar Rp 42 juta perhari. Sampah dibuang ke TPPAS Nambo Bogor karena sampah yang ada di TPA Cipayung Depok sudah overload,” paparnya.

Kepala DLHK, Kepala Bidang Kebersihan DLHK Kota Depok, Iyay Gumilar menambahkan, pembayaran retribusi sampah dibagi menjadi dua dalam Perda, pertama perumahan dan atau pemukiman tidak teratur, kedua perumahan atau pemukiman teratur. “Jadi tarifnya bervariasi sesuai luas bangunan,” terangnya.

Lanjut Iyay, untuk, Non Perumahan atau Pemukiman Tidak Teratur dikenakan tarif berdasarkan luas bangunan. Pertama, lebih kecil atau sama dengan 100 meter dikenakan Rp 7.000 per bulan. Kedua, luas 101 meter hingga dengan 200 meter dikenakan Rp15 ribu per bulan. Ketiga, luas bangunan 201 meter hingga dengan 300 meter Rp 25 ribu perbulan. Terakhir, luas bangunan diatas 300 meter dikenakan tarif Rp 40 ribu per bulan.

Kemudian, lanjut Iyay, jenis Perumahan Teratur juga dikenakan tarif sesuai dengan luas bangunan. Pertama, 21 meter sampai dengan 100 meter tarifnya Rp 20 ribu per bulan. Kedua, luas 101 meter hingga dengan 200 meter biayanya Rp 25 ribu per bulan. Ketiga, bangunan diatas 201 meter hingga dengan 300 meter biayanya Rp 50 ribu per bulan dan terakhir, bangunan diatas 300 meter tarifnya Rp 70 ribu per bulan. “Sosialisasinya sedang dilakukan dan akan diterapkan Januri 2020,” ucapnya.

Iyay mengungkapkan, terkait sistem pembayaran masih secara manual. “Kalau perumahan tergantung kesepakatan lingkungan. Sementara non perumahan, pembayarannya rata-rata dari ketua lingkungan dan RW. Jadi nanti dari ketua RW bisa langsung ke kas daerah atau petugas retribusi,” ungkapnya.

Warga Perum Permata Depok, Suryansyah ‘geleng-geleng’ kepala dengan adanya aturan buang sampah bertarif. “Maksudnya apa nggal jelas. Rakyat dibebani biaya buang sampah, aneh ini aturan. Sangat membebani,” teriaknya. (Wahyu Gondrong)

 184 total views

LEAVE A REPLY