DPRD Depok Pertanyakan Anggaran Rp 75 Miliar untuk Penanganan COVID-19

0
284

www.depoktren.com–Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo mempertanyakan anggaran tanggap darurat bencana wabah virus Corona (COVID-19) yang telah disetujui DPRD Kota Depok sebesar Rp 75 miliar.

“Dikemanain itu anggarannya. Setahu saya anggarannya sebesar Rp 75 miliar,” kata Hendrik di Kota Depok, Minggu (29/3/2020).

Menurut Hendrik, hingga saat ini, Puskesmas-Puskesmas di Kota Depok masih kekurangan Alat Perlengkapan Diri (APD) sehingga masih butuh donasi dari pihak lain.

“Sangat memprihatinkan peralatan tenaga kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit, karena kekurangan APD mereka menggunakan jas hujan, masker yang digunakan juga dibawah standar,” ungkap Hendrik.

Dia menambahkan, pihaknya juga tidak melihat aktivitas nyata yang telah diperbuat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

“Tidak maksimal adanya aktivitas penyemprotan disinfektan di fasilitas publik dan di lingkungan warga. Kebanyakan warga yang berinisiatif melakukan penyemprotan disinfektan. Jangan tugasnya hanya menghimbau dan sosialisasi saja. Warga butuh tindakan nyata,” tutur Hendrik.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok yang juga Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan untuk penanganan virus Corona (COVID-19), pihaknya sudah menggunakan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 20 miliar dan dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 21 miliar. Totalnya Rp 41 miliar.

“Aliran dana tanggap bencana COVID-19 di tahap pertama sudah dianggarkan dari BTT sebesar Rp 20 miliar,” kata Idris dalam siaran pers yang diterima Republika, Sabtu (28/3).

Dia merinci anggaran tersebut diperuntukkan untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok d sebesar Rp 15 miliar untuk penanganan dan pencegahan COVID-19. “Sudah dibelanjakan untuk keperluan persediaan masker, APD, rapid test, thermometer, obat-obatan, keperluan Swab dan peralatan kesehatan lainnya,” jelas Idris.

Menurut Idris, saat ini masker telah tersedia untuk tiga bulan kedepan untuk tenaga kesehatan di puskesmas, rumah sakit swasta, Labkesda dan 119 rujukan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu.

“Selanjutnya, anggaran Rp 5 miliar lagi digunakan untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok yang digunakan untuk penanganan pasien dan pembelian alat kesehatan,” ungkapnya.

Idris mengutarakan, untuk tahap kedua akan dilakukan penjadwalan ulang beberapa kegiatan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama akan memangkas dari kegiatan makan minum, rapat koordinasi, bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan dan kegiatan yang sekiranya tidak dapat dilaksanakan yang bersumber dari Silpa dan PAD.

“Selain dari BTT sebesar Rp 20 miliar, sumber lainnya dari DID.sebesar Rp 21 miliar. Rincian kurang lebih Rp 12 miliar digunakan untuk insentif tenaga kesehatan dan Rp 9 M untuk penunjang pelayanan di puskesmas,” pungkasnya. (Papi Ipul)

 284 total views

LEAVE A REPLY