Kisruh, Disaat Pandemi Covid-19, Idris ‘Pecat’ Sidik

0
415

www.depoktren.com–Disaat pandemi virus Corona (Covid-19), Wali Kota Depok Mohammad Idris mengeluarkan keputusan sepihak yang semena-mena, dengan ‘memecat’ Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Depok, Sidik Mulyono. Pejabat yang dikenal cukup akrab dengan para wartawan tersebut tidak dipakai lagi alias dipulangkan ke institusi lamanya yakni Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Berdasarkan dokumen yang diperoleh depoktren.com, keputusan itu dikeluarkan oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris pada 25 Februari 2020 mengenai pengembalian pegawai BPPT yang dipekerjakan.

Ternyata surat itu merupakan surat balasan dari Sekretaris Utama BPPT yang sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Mohammad Idris bernomor B55/SETAMA/BPPT/SD/KP.11/02/2020 tanggal 11 Februari 2020.

Sidik yang dipekerjakan sebagai Kadiskominfo Depok sejak 22 Mei 2017 melalui lelang jabatan dan akan selesai masa tugas sebagai Kadiskominfo Kota Depok selama 3 tahun yakni pada Jumat, 22 Mei 2020.

Dalam surat tersebut, Idris menyampaikan bahwa telah sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah.

Selain itu, keputusan tersebut juga mengacu kepada Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi bahwa sudah tidak ada lagi status pegawai yang dipekerjakan.

Idris juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Kepala BPPT yang telah memberikan izin penugasan untuk dipekerjakannya Sidik Mulyono di instansi Pemkot Depok berdasarkan surat tanggal 19 Juni 2017.

Namun ternyata keputusan tersebut berbuntut panjang. Sidik melaporkan keputusan Wali Kota Depok tentang pemulangan sepihak dari Pemkot Depok tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sidik yang dinilai banyak kalangan kinerja cukup bagus dan berprestasi ini mengutarakan, dalam surat yang disampaikan Sekretaris Utama BPPT tersebut, sifatnya adalah pilihan dan bukan suatu yang mutlak terkait pemulangannya.

Artinya, Sidik boleh memilih, apakah akan kembali ke BPPT atau mutasi antarinstansi. Namun justru tanpa adanya diskusi dan musyawarah, surat keputusan telah keluar dari Wali Kota Depok melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok.

Dalam keterangannya, Sidik menyampaikan bahwa surat yang dikeluarkan Pemkot Depok tersebut tidak melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan. Di mana tidak diketahui oleh pejabat yang berwenang yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok dan tanpa ada proses evaluasi kinerja selama saya dipekerjakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk dikembalikan.

Alasan lain dalam keterangannya, Kota Depok akan melaksanakan proses pemilihan kembali Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dan berdasarkan peraturan KPU tidak boleh ada lagi promosi dan mutasi.

Sehingga, menurutnya, keputusan berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Oleh karena itu, Sidik meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kemendagri untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti permohonannya sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap jenjang karir ASN.

“Saya tak ada masalah dengan kinerja di Pemkot Depok dan secara pribadi juga tidak ada masalah dengan Wali Kota Depok,” ungkap Sidik geram.

Kepala BKPSDM Kota Depok, Supian Suri mengungkapkan bahwa Wali Kota Depok menerima surat dari BPPT yang intinya menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Permen PAN/V/2012, tidak ada lagi pegawai yang dipekerjakan dan BPPT mengambil langkah kepastian terhadap pegawai yang selama dipekerjakan di tempat lain.

“Sebelum surat dari BPPT keluar, menurut informasi Pak Sidik akan mengikuti open biding di Pemerintah Pusat dan Pak Wali secara pribadi mempersilahkan, tapi secara aturan seharusnya yang memberikan izin secara lembaga ke Pak Sidik, merupakan instansi asalnya yakni BPPT, itu awal kronologinya,” terangnya. (Papi Ipul/Rus)

 415 total views

LEAVE A REPLY