Polemik Pencopotan Sidik, Idris dan Supian Suri Dituding Buat Keputusan Sepihak

0
186

www.depoktren.com–Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Sidik Mulyono membantah penjelasan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kota Depok, Supian Suri yang menyebut keinginan dirinya mengikuti seleksi terbuka (open bidding) di Pemerintah Pusat menjadi alasan pengembaliannya ke BPPT.

Kepala Diskominfo kota Depok hasil lelang jabatan yang digelar Pemkot Depok tahun 2017 ini menjelaskan, dirinya sudah dilarang oleh Walikl Kota Depok untuk mengikuti seleksi terbuka di pemerintah pusat.

Sidik menyampaikan masih menyimpan pesan WhatsApp dari Wali Kota Depok, Mohammad Idris pada 18 Februari 2020 yang telah menganjurkan agar mengikuti open bidding tersebut setelah pelaksanaan Pilkada Depok selesai.

“Tapi kemudian Kepala BKPSDM Kota Depok, Supian Suri pada 19 Februari 2020 justru menelpon saya dan menyuruh saya untuk melanjutkan proses open bidding, dimana surat dari BPPT pada 11 Februari 2020 sesungguhnya sudah diterima oleh BKPSDM, Kota Depok,” ujar Sidik, Kamis (7/5/2020).

Dia melanjutkan, Sesuai arahan Supian, Sidik mengajukan surat rekomendasi pada 26 Februari 2020 untuk pendaftaran open bidding di Pemerintah Pusat tersebut.

“Ternyata surat itu ditolak Wali Kota Depok, bahkan saya diinfokan akan dikembalikan ke instansi induk dengan surat pada 25 Februari 2020 yang sudah ditandatangan satu hari sebelumnya,” ungkap Sidik.

Menurut Sidik, pertemuan dirinya dengan Wali Kota Depok, Mohammad Idris pada 26 Februari 2020, yang intinya hanya memberitahukan pengembalian dirinya ke instansi induk yakni BPPT. “Tidak ada pembicaraan khusus dengan Pak Wali, kecuali Pak Wali hanya memberitahukan pengembalian saya ke instansi induk,” tuturnya.

Sidik menyebut mengenai Surat Wali Kota Depok, Mohammad Idris kepada BPPT pada 25 Februari 2020 bukanlah surat rahasia negara yang tidak boleh diketahui publik.

“Nggak ada yang salah, itu bukan surat rahasia negara yang confidential sifatnya. Tapi itu surat terbuka untuk publik bisa ketahui, sama seperti SK pelantikan saya sebagai Kadiskominfo yang dimuat dalam berita tahun 2017,” terangnya.

Sidik menuding, Wali Kota Depok dan Kepala BKPSDM Kota Depok telah berbuat keputusan semena-mena dan sepihak tanpa melibatkan dirinya dan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Pembina Aparatur Sipil Negara (ASN). “Saya akan lapor ke KASN dan Kemendagri,” ucapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Hardiono membenarkan Kepala Diskominfo Kota Depok, Sidik Mulyono tidak diperpanjang dan akan dipulangkan ke BPPT, tempat asalnya kerja.

“Namun, saya tak dilibatkan terkait surat pemberhentian Sidik Mulyono sebagai Kepala Diskominfo Kota Depok. Harusnya Wali Kota Depok melibatkan saya terkait persoalan ini. Jabatan Sekda itu paling tinggi dalam pola karir ASN di daerah dan memiliki fungsi sebagai pembina,” jelasnya.

Kepala BKPSDM Kota Depok, Supian Suri mengungkapkan bahwa Wali Kota Depok telah menjalankan peraturan sesuai dengan ketentuan Permen PAN/V/2012 yang menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi pegawai yang dipekerjakan dan BPPT mengambil langkah kepastian terhadap pegawai yang selama dipekerjakan di tempat lain.

“Menurut informasi, Pak Sidik akan mengikuti open biding di Pemerintah Pusat dan Pak Wali Kota secara pribadi mempersilahkan, tapi secara aturan seharusnya yang memberikan izin secara lembaga ke Pak Sidik, merupakan instansi asalnya yakni BPPT. Jadi surat keputusan sudah sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Supian. (Papi Ipul/Rus)

 186 total views

LEAVE A REPLY