Kadiskominfo Laporkan Ketua PWI Depok ke Dewan Pers dan PWI Pusat

0
251

www.depoktren.com–Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kota Depok, Sidik Mulyono melaporkan Ketua PWI Kota Depok, Dr Tardip Pangabean ke Dewan Pers, PWI Pusat dan PWI Jabar

Laporan tersebut terkait berita yang ditulis Tardip di laman http://www.suaraindependennews.com yang tayang pada 24 April 2020 berjudul Saat Ini Katanya Berlindung Dengan Sekda Kepala Dsikomimfo Kota Depok Diduga Tidak Loyal Lagi Kepada Walikota.

Laporan tersebut tertuang dalam surat kop surat resmi Pemkot Depok bernomor 555/181-Bid.IKP tertanggal 5 Mei 2020. “Saya melaporkan seorang oknum wartawan ke Dewan Pers karena tulisannya, diduga, mempunyai maksud tidak baik dengan menjelek-jelekkan kinerja lembaga yang saya pimpin,” ujar Kepala Diskominfo Kota Depok, dalam siaran pers yang diterima depoktren.com, Rabu (13/5/2020).

Tardip yang diduga pemilik media online yang tak terverifikasi Dewan Pers tersebut diadukan karena sangat merugikan Kadiskominfo sebab tidak mencerminkan karya jurnalistik yang mencari kebenaran.

“Tapi mencampuradukkan antara fakta dan opini penulisnya. Membangun opini negatif dan menuduh saya tidak bertanggungjawab serta memutarbalikkan fakta,” terang Sidik.

Dijelaskan Sidik, produk tulisan itu sangat menyesatkan dan membuat berbagai persepsi dari siapapun yang membacanya, akibat penggunaan tata bahasa Indonesia yang tak sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia dan penuh dengan salah pengetikan.

“Penulis dalam media online itu, juga tidak mencantumkan narasumber yang jelas. Hanya berdasarkan kabar burung. Yang saya sesalkan, ia mengaku sebagai wartawan yang telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di PWI, namun produk tulisannya tidak mencerminkan wartawan yang kompeten,” papar Sidik.

Sebagai tindak lanjut, Sidik sudah menempuh hak jawab mencoba menghubungi redaksinya. “Kami ingin menyampaikan keberatan atas tulisan tersebut, namun kami tidak bisa menghubungi redaksinya dan tidak ada penjelasan alamat redaksi, penanggungjawab, dan standar etika perusahaan pers,” tuturnya.

Depoktren.com berusaha mencari tulisan yang dilaporkan tersebut sudah terhapus di laman http://www.suaraindependennews.com dan kemudian tidak dapat menemukan alamat dan nomor kontak redaksi untuk dikonfirmasi di laman tersebut.

Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun mengapresiasi laporan masyarakat yang mengikuti prosedur yang lazim ini. Ia berjanji akan segera memperhatikan dan mengikuti aduan yang masuk. “Berita yang diadukan sedang dalam proses penilaian Tim Ahli Dewan Pers,” tegasnya, Rabu (13/5/2020).

Menurut Hendry, Memperhatikan mekanisme, biasanya, Dewan Pers akan memeriksa media itu apakah terverfikasi atau tidak, dan apakah karya wartawan itu produk jurnalistik atau bukan yang akan terjawab dengan memeriksa media tersebut berbadan hukum pers atau bukan.

Bila tidak terverifikasi dan bukan badan hukum pers, maka wartawan yang menulisnya dapat dilaporkan ke polisi untuk disidik berdasarkan UU ITE.

Bila medianya terverifikasi dan berbadan hukum pers, Dewan Pers akan memediasi para pihak setelah memeriksa dan memanggil para pihak. Dewan Pers akan memeriksa apakah ada pelanggaran kode etik.

Direktur Uji Kompetensi Wartawan PWI, Prof. Rajab Ritonga menyebutkan, pihaknya sangat terbuka dengan laporan masyarakat yang mempertanyakan kualitas wartawan yang telah memiliki sertifikasi kompetensi.

“Sertifikat kompetensi wartawan bisa dicabut atau dibatalkan bila terbukti wartawan yang memegang sertifikat itu terbukti tidak lagi kompeten sebagai wartawan dan atau melanggar peraturan yang ditetapkan Dewan Pers,” pungkasnya ketika dihubungi Rabu (13/5/2020). (Papi Ipul/Amir)

 252 total views

LEAVE A REPLY