LPM Kota Depok Tuntut Transfaran Anggaran Penanggulangan Covid-19

0
82

www.depotren.com–Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Depok menuntut trasfaransi penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengucurkan anggaran sebesar Rp 100 juta untuk setiap kelurahan

“Tidak ada transfaransi penggunaan anggaran dalam penanggulangan Covid-19. Pemkot Depok mengucurkan Rp 100 juta untuk setiap keluarahan yang berjumlah 63 kelurahan di Kota Depok,” ujar Ketua DPD LPM Kota Depok, Yusra Amir dalam acara Halal Bi Halal DPD LPM Kota Depok yang berlangsung di kantor sekretariat LPM Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Senin (1/6/2020).

Dalam acara tersebut hadir 40 ketua LPM se-Kota Depok. “Semestinya, Pemkot Depok, mengeluarkan anggaran penanggulangan Covid-19 sesuai dengan luas wilayah dan kasus masing-masing, bukan di berikan secara merata disetiap kelurahan,” terang Yusra.

Menurut Yusra, seharusnya Pemkot Depok melihat data yang di himpun Tim Gugus Utama terkait masalah anggaran pencegahan Covid-19, contoh Kelurahan Bojongsari Baru yang hanya sembilan RW untuk anggaran Rp. 100 Juta dan nol kasus bisa cukup, tapi untuk wilayah lain seperti Kelurahan Ratu Jaya terdiri dari 12 RW dan kasusnya cukup tinggi.

“Nah, bagaimana untuk daerah yang masuk zona merah, seharusnya anggaran yang dikucurkan juga beda dong, karena secara pengerjaaannya juga lebih extra dalam penanggulangi Covid,-19,” ungkapnya.

Dia menambahkan, Pemkot Depok mengucurkan anggaran penanggulangan Covid-19 harus di sesuaikan dengan penggunaan anggaran, saat melakukan pengajuan anggaran, sehingga aktivitas dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

“Pemkot Depok sebelum mengajukan anggaran, seharusnya melihat dan mengkaji setiap wilayah, apakah masuk zona merah, kuning, hijau dan luasnya wilayah agar penggunaan anggaran yang di kucurkan setiap daerah dapat tepat guna untuk pencegahan penyebaran pandemi Covid-19,” jelas Yusra.

Selain Pemkot Depok, Yusra juga mengkritisi kinerja DPRD, terkait, dengan persetujuan penggunaan anggaran yang seharusnya menyetujui apabila sudah sesuai dengan basis data yang dihimpun oleh Tim Gugus Tugas Covid-19.

“Ini bisa saja dewan kecolongan, kalau penggunaan anggaran di sama ratakan dengan wilayah yang kategori zona merah dan zona hijau,” pungkasnya. (Hendra Agus)

 82 total views

LEAVE A REPLY