KPK Tegaskan Tidak Pernah Dilibatkan Soal Kartu Pekerja

0
59

www.depoktren.com–Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjawab permintaan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi KPK soal Kartu Prakerja. Firli mengatakan, saat ini Menteri Koordinator Perekonomian sedang melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK yang meliputi regulasi maupun tata laksana Program Kartu Prakerja.

“KPK sudah melakukan kajian dan menyampaikan rekomendasi. Saat ini rekomendasi KPK terkait program kartu prakerja sedang ditindaklanjuti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,” ujar Firli, Selasa (23/6/2020).

Dia menegaskan, pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan berbagai strategi, di antaranya pendidikan masyarakat, pencegahan dan penindakan. Ketiga pendekatan tersebut merupakan core bussiness KPK dalam pemberantasan korupsi dan dilaksanakan secara holistik, integral sistemik, dan berkelanjutan.

“Tiga pendekatan pemberantasan korupsi menjadi penting dan harus diberikan porsi yang sama (resep pas dan dosis pas),” kata Firli.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati menambahkan, KPK berkomitmen untuk mengawal realokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 baik di pusat maupun daerah mengingat anggaran yang dialokasikan pemerintah signifikan. Di antaranya anggaran untuk jaring pengaman sosial, termasuk di dalamnya bantuan sosial (bansos).

Program kartu prakerja pada awalnya didesain dalam kondisi normal sesuai Perpres No 36 Tahun 2020. Namun di masa pandemi, kemudian diubah menjadi semi bansos dengan anggaran Rp 20 triliun untuk 5,6 juta target peserta.

“KPK tidak terlibat sejak awal program ini disusun hingga kemudian bergulir. Kami juga tidak terlibat dalam pembuatan aturan, desain dan mekanismenya,” terang Ipi.

Namun, lanjut Ipi, pihaknya juga mendengar suara masyarakat terkait pendaftaran yang tidak memenuhi syarat, maupun mereka yang mendaftar bukan target utama program kartu prakerja.

“Pada 6 Mei 2020 Menko Perekonomian bersama PMO dan kementerian terkait mendatangi KPK memaparkan secara rinci tentang Program Kartu Prakerja dan membuka ruang untuk KPK melakukan perbaikan,” kata dia.

KPK pun menyambut, dengan semangat untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar program ini bisa berjalan dengan baik di masa depan, tepat sasaran dan sesuai dengan tujuannya. Maka, KPK kemudian melakukan kajian terhadap program tersebut sebagai pelaksanaan tugas monitoring.

KPK memaparkan dan menyampaikan rekomendasi atas kajian Program Kartu Prakerja dalam rapat bersama Kemenko Perekonomian dan sejumlah pemangku kepentingan terkait lainnya pada 28 Mei 2020. “Dalam rapat tersebut disepakati sejumlah hal sebagai langkah untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK,” ungkapnya.

Sebelumnya, KPK mengumumkan hasil kajian terhadap program Kartu Prakerja. Ada sejumlah rekomendasi yang salah satunya menyoroti konflik kepentingan platform penyedia pelatihan Prakerja.

KPK meminta pemerintah meminta pendapat hukum atau legal opinion kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI tentang kerja sama dengan delapan platform digital. KPK ingin memahami, apakah kedelapan kerja sama platform itu termasuk dalam cakupan pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah. Mereka adalah Tokopedia, Bukalapak, Pijar Mahir, Sekolah.mu, Pintaria, Skill Academy, MauBelajarApa, dan Kementerian Tenaga Kerja.

Rekomendasi lainnya terkait penggunaan pengenalan wajah atau face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta. Dengan anggaran Rp 30,8 miliar, kebutuhan tersebut dinilai tidak efisien. KPK menilai penggunaan NIK dan keanggotaan BP Jamsostek sudah memadai.

Selanjutnya terkait dengan kurasi materi pelatihan. Menurut KPK, kurasi itu tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai, sebab pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan.

KPK juga meminta pelatihan yang sebenarnya sudah ada secara gratis di internet tak perlu dimasukkan dalam bagian dari Prakerja. Pelaksanaan pelatihan daring juga harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif.

Program Kartu Prakerja telah dimulai pada 11 April dengan membuka pendaftaran gelombang pertama, lalu dilanjut gelombang kedua dan ketiga. Namun, hingga kini gelombang empat belum dibuka. (Mastete)

 59 total views

LEAVE A REPLY