Sengketa Berita, Perlindungan Wartawan dan Media Pers

0
83

Sengketa Berita, Perlindungan Wartawan dan Media Pers

*Oleh: Rusdy Nurdiansyah

Siapa yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang merugikan pihak lain?. Bagaimana penyelesaian yang ditempuh apabila ada pemberitaan yang merugikan pihak lain? Bagaimana penyelesaian menurut UU Pokok Pers No 40 Tahun 1999?

Perlu dijelaskan bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”) adalah lex specialis (hukum yang lebih khusus) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dan juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

Sehingga dalam hal terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers. Terhadap hal-hal yang tidak diatur di dalam UU Pers, baru kita merujuk kepada ketentuan-ketentuan di dalam KUHPer atau KUHP.

UU Pokok Pers adalah ketentuan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik: mulai dari mencari, memilah, dan memberitakannya sampai ke mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers.

Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHP sebagai suatu ketentuan yang umum (lex generali). Dalam hal ini berlakulah asas yang universal berlaku, lex specialis derogate legi generali. Ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum.

Mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang merugikan pihak lain, dijelaskan bahwa secara teknis hukum, perusahaan pers harus menunjuk penanggung jawabnya, yang terdiri dari dua bidang yaitu, penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi. Mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh wartawan diambilalih oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab itu.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 UU Pokok Pers No 40 Tahun 1990 yang mengatakan bahwa perusahaan pers yang berbadan hukim wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah melalui hak jawab (Pasal 5 ayat [2] UU Pers) dan hak koreksi (Pasal 5 ayat [3] UU Pers).

Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers adalah sebagai berikut juga sesuai dengan kode etik wartawan yang baru yakni, pertama-tama dengan menggunakan pemenuhan secara sempurna pelayanan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Hal ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara langsung kepada redaksi yang dalam hal ini mewakili perusahaan pers sebagai penanggungjawab bidang redaksi wajib melayaninya.

Orang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan nama baiknya akibat pemberitaan itu harus memberikan data atau fakta yang dimaksudkan sebagai bukti bantahan atau sanggahan pemberitaan itu tidak benar.

Implementasi pelaksanaan Hak Jawab tersebut dapat dilihat pada Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (“Kode Etik Jurnalistik”) (sebagai kode etik wartawan yang baru), yang menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa”.

Selain itu, pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers (Pasal 15 ayat [2] huruf d UU Pers). Dikatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Permasalahan akibat pemberitaan pers dapat juga diajukan gugatan perdata ke pengadilan atau dilaporkan kepada polisi. Namun demikian, karena mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers diatur secara khusus di UU Pokok Pers No 40 Tahun 1999 muaranya adalah pada pemenuhan Hak Jawab atau Hak Koreksi, maka pengadilan (dalam kasus perdata) maupun penyidik atau jaksa atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menggunakan UU Pokok Pers No 40 Tahun 1999 dengan muaranya adalah pemenuhan Hak Jawab dan atau Hak Koreksi.

Tanggapan dari pers atas Hak Jawab dan Hak Koreksi tersebut merupakan kewajiban koreksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 13 UU Pers. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Kewajiban koreksi ini juga merupakan bentuk tanggung jawab pers atas berita yang dimuatnya.

Pada praktiknya, penggunaan hak jawab ini dinilai berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan secara damai.

Selain itu, Kode Etik Jurnalistik juga menyebutkan bahwa penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Pada sisi lain, pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers tetap punya hak untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan, secara perdata atau pidana. Dalam perkara pidana menyangkut pers, hakim yang memeriksa perkara tersebut harus merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli (“SEMA 13/2008”). Sebagaimana ditulis dalam artikel Aparat Penegak Hukum Diminta Merujuk pada SEMA No. 13 Tahun 2008, berdasarkan SEMA No. 13 Tahun 2008 dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers, majelis hakim hendaknya mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktek

***

Berdasarkan Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, media pers wajib memiliki badan hukum, memiliki kejelasan alamat redaksi, dan identitas penanggung jawab pemberitaan. Jika itu tidak dipenuhi maka, media tersebut bukan produk pers.

Apakah media pers berbadan hukum dan sudah terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers serta wartawan yang sudah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Dewan Pers dapat terlindungi dari sengketa berita?

Pernah terjadi, seorang wartawan sekaligus penanggung jawab menulis berita di media Tabloid Jejak News yakni Ismail Novendra yang menghadapi persidangan pencemaran nama baik dan diperberat dengan fitnah.

Media yang digunakan adalah cetak karena itu penyidik gunakan Pasal 310 ayat (2) Jo. Pasal 311 KUHP. Pencemaran nama baik dengan tulisan ancamannya 1 tahun dan 4 bulan.

Dakwaan lainnya adalah menyebarkan fitnah Pasal 311 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.

Kedua pasal ini sama persis didakwakan pada kasus Obor Rakyat.

Pertanyaannya adalah kenapa kasus Tabloid Jejak News disidik sama persis dengan Obor Rakyat ? Apakah keduanya bukan perusahaan pers sebagaimana yang dilindungi UU Pokok Pers?

Sengketa pemberitaan Obor Rakyat dengan Jokowi lima tahun silam memang direkomendasikan menggunakan hukum di luar UU Pokok Pera No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Dasar hukum rekomendasi adalah karena Tabloid Obor Rakyat diterbitkan tanpa badan hukum. Padahal badan hukum adalah syarat wajib yang diatur UU Pokok Pers.

Apakah Jejak News sama persis dengan Obor Rakyat ? Ternyata tidak, Jejak News memiliki badan hukum sesuai Pasal 1 angka 2 dan Pasal 9 ayat (2) UU Pers.

Lalu, kenapa pasal yang digunakan Polda Sumatera Barat dengan Polda Metro Jaya sama persis, yaitu Pasal 310 ayat (2) Jo. Pasal 311 KUHP dan untungnya tidak bisa ditahan.

Ternyata Polda Sumbar saat penyidikan mendapat keterangan ahli yang menyatakan hasil karya wartawan belum mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bisa gunakan pidana umum.

Berdasarkan keterangan ahli yang konon katanya dari Dewan Pers itulah, penanggung jawab Jejak News dipidanakan dengan pasal pasal dalam KUHP.

Saat persidangan berjalan ternyata jaksa penuntut umum (JPU) mengalami kesulitan menghadirkan ahli dari Dewan Pers yang konon merekomendasikan kasus ini dengan pidana umum.

Seorang wartawan senior, Rustam Fachri hadir atas rekomendasi dari Dewan Pers memberikan keterangan ahlinya bahwa UKW tidak menjadi dasar hilangnya perlindungan hukum terhadap wartawan.

Apa yang disampaikan Rustam Fachri, bila terjadi sengketa pemberitaan yang harus diperhatikan adalah badan hukum media.

Jadi, sepanjang media memiliki badan hukum sebagaimana diwajibkan UU Pokok Pers maka sistem pertanggungjawabannya tunduk patuh pada UU Pokok Pers No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Dakwaan sudah terlanjur dengan menggunakan KUHP. Ada dua jalan untuk bebas. Berdasarkan Pasal 310 ayat (3) KUHP, Ismail bisa membuktikan bahwa yang ditulis adalah untuk kepentingan umum.

Kasus Obor Rakyat justru kebalikannya. Penulisnya memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan atau UKW, namun perusahaannya tidak berbadan hukum. Kemudian pengadilan memutuskan bersalah penangungjawab dan wartawannya dengan hukuman penjara 1,5 tahun.

Melihat contoh kasus di atas dapat disimpulkan pentaatan terhadap UU Pokok Pers No 40 Tahun 1999, media wajib berbadan hukum lebih diutamakan daripada peraturan di bawahnya yang juga mewajibkan wartawan lulus UKW. Hal ini bukan berarti UKW tidak penting tetapi bukan dasar atas perlindungan wartawan dalam sengketa berita.

Sepanjang wartawan melakukan kegiatan jurnalistik walaupun belum lulus UKW pada perusahaan pers yang berbadan hukum sesuai perintah UU Pokok Pers No 40 Tahun 1999, wartawan itu tetap mendapatkan perlindungan hukum.

Hal tersebut juga berlaku pada media online yang mewajibkan harus berbadan hukum. Jika itu terjadi pada media online yang tidak berbadan hukum, maka dikategorikan sebagai media sosial (Medsos) dan wartawannya walaupun sudah lulus UKW bisa langsung dilaporkan pidana umum dengan menggunakan UU ITE dengan acaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Nah, jika Anda wartawan yang sudah lulus UKW tapi bekerja di media yang tidak berbadan hukum maka Anda tidak akan dapat perlindungan hukum seperti yang diatur dalam UU Pokok Pers No 40 Tahun 1999.

Tapi, sebagai jurnalis walaupun bekerja di media berbadan hukum tetap harus berhati-hatilah dan taat pada kode etik jurnalistik karena akan menjadi ‘dosa’ jika sebuah karya jurnalistik di sengketakan. (Sumber: Dewan Pers dan dikutip dari beberapa sumber lainnya)

*Penulis Wartawan Senior Republika/Ketua Dewan Pembina Wartawan Depok Media Center (DMC)

 83 total views

LEAVE A REPLY