Sudah Perbolehkan Pesta Perkawinan dan Khitanan

0
75

www.depoktren.com–Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Sabtu (25/7) menyampaikan informasi telah diterbitkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan SebagaiPersiapan
Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Depok.

“Dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 49 Tahun 2020 tersebut, salahsatunya mengatur tentang kegiatan perayaan khitanan dan kegiatan perayaan pernikahan sudah mulai diperbolehkan,” ujar Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covod-19 Kota Depok, Dadang Wihana dalam siaran pers yang diterima depoktren.com, Ahad (26/7/2020).

Menurut Dadang, kebijakan tersebut dengan ketentuan yakni tidak boleh ada kontak fisik secara langsung (bersalaman/berpelukan) baik antara penyelenggara, tamu mapun antar tamu yang hadir. Lalu, undangan dibatasi paling banyak 50 orang dalam setiap satu jam atau jika menggunakan tenda terbuka/luar ruangan diatur 50 persen dari kapasitas dan jika menggunakan gedung/ruang tertutup diatur 30 persen dari kapasitas.

“Tidak diperkenankan jamuan makan secara prasmanan (makanan disiapkan dalam
box/take away). Menggunakan masker, menjaga jarak fisik minimal 1,5 meter dan menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer,” jelasnya.

Dia menambahkan, untuk mengakomodasi pekerja seni pada masa Covid-19, kegiatan hiburan yang menyertai perayaan khitanan atau pernikahan diperbolehkan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan norma-norma yang berlaku.

“Berkenaan dengan informasi yang beredar terkait dibukanya aktifitas hiburan, perlu kami tegaskan dan luruskan kembali, bahwa kegiatan hiburan yang dimaksudkan adalah hiburan yang menyertai perayaan khitanan atau pernikahan dan festival seni budaya dalam skala kecil. Hal ini dimaksudkan untuk menggairahkan kembali aktifitas para pekerja seni yang dalam beberapa bulan ini tidak beraktifitas. Jika dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku, pihaknya akan melakukan pengawasan dan penertiban,” jelas Dadang. (Papi Ipul)

 75 total views

LEAVE A REPLY