Ombudsman Tak Temukan Maladministrasi di SMAN dan SMKN Dalam Proses PPDB Depok

0
78

www.depoktren.com–Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menyatakan seluruh proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021 pada tingkat SMA dan SMK di Kota Depok dan Kota/Kabupaten lainnya telah selesai dan dinyatakan ditutup pada 7 Juli 2020.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho mengatakan sudah menerima tidak kurang dari 20 laporan masyarakat terhadap penyelenggaraan PPDB tingkat SMA/SMK di Kota Depok, dan rata-rata semuanya mengadukan mengenai tidak diterimanya siswa pada tahapan PPDB (Zonasi, Afirmasi, Prestasi, Perpindahan Orang Tua).

“Untuk laporan masyarakat tersebut kami sudah membuat Laporan Akhir
Hasil Pemeriksaan (LAHP) dan menyatakan tidak ada maladministrasi dalam penyelenggaraan PPDB pada tahapan online tersebut, tetapi permasalahan justru muncul ketika tahapan offline, dimana disinyalir banyaknya titipan yang masuk pada tahapan ini,” ujar Teguh dalam siaran pers yang diterima depoktren.com, Sabtu (8/8/2020).

Teguh mengungkapkan, pihaknya sudah memanggil 17 Kepala Sekolah (Kepsek) SMA dan SMK Negeri se-Kota Depok dan Pejabat Cabang Disdik Pemprov Jabar Wilayah II bertempat di SMAN 4 Kota Depok pada Jumat (7/8/2020).

“Kami meminta keterangan terhadap perkembangan pelaksanaan PPDB Kota Depok yang semakin ramai diperbincangkan, padahal secara peraturan dan tahapan seharusnya sudah clear sebulan yang lalu. Dalam kesempatan tersebut, didapatkan keterangan pihak sekolah melakukan optimalisasi dengan menambah jumlah rombongan belajar (Rombel) dari 36 siswa ke 40 siswa,” ungkapnya.

Menurut Teguh, hal tersebut dilakukan oleh Kepsek karena tidak kuat menghadapi tekanan dari sejumlah oknum kelompok masyarakat, pewarta dan pejabat pemerintahan yang ingin menitipkan sejumlah siswa untuk masuk sekolah, padahal secara ketentuan hal tersebut tidak dimungkinkan.

“Ombudsman Jakarta Raya mengingatkan, penambahan siswa baru melalui jalur PPDB offline yang tidak jelas panduannya mendorong potensi terjadinya jual beli kursi. Jika Kepsek dan jajaran sekolahnya nakal, maka potensi gratifikasi dan jual beli kursi sangat tinggi, dan jika Kepsek jujur dan takut terhadap tekanan, dia akan cenderung meloloskan siswa yang tekanan dari luarnya paling tinggi, baik karena jabatan, ketakutan atas tindak kekerasan dan ancaman fisik, atau ancaman dipublikasikan buruk oleh pewarta,” tuturnya.

Dia menambahkan, Ombudsman Jakarta Raya akan segera memberikan saran perbaikan dan memberikan sarandan tindakan korektif kepada Disdik Pemprov Jabar dan Gubernur Jabar untuk menyikapi permasalahan yang terjadi sehingga tahun depan permasalahan PPDB bisa berjalan sesuai koridor dan ketentuan yang sudah berlaku.

“Selain itu, kami ingin Disdik Jabar juga melakukan pengawasan yang lebih baik di setiap PPDB dan seharusnya memberi bantuan pendampingan kepada para Kepsek yang mendapat tekanan, ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak agar meloloskan siswa dan dugaan jual beli kursi,” jelas Teguh.

Ombudsman Jakarta Raya dengan tegas menyatakan proses PPDB baik secara online maupun offline di Kota Depok telah usai. “Para Kepsek beserta jajaran diminta untuk fokus pada proses belajar mengajar tahun ajaran baru 2020/2021,” pungkas Teguh. (Mastete/Jon)

 78 total views,  1 views today

LEAVE A REPLY