Melawan Lupa, Idris Kelola Depok Secara Serampangan

0
307

Melawan Lupa

Idris Kelola Depok Secara Serampangan

www.depoktren.com–Wali Kota Depok Muhammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna sudah resmi ‘pisah ranjang’. Keduanya kini dipastikan akan bertarung memperebutkan kursi nomor satu dalam Pilkada Depok 2020.

Idris sebagai kader PKS berpasangan dengan kader PKS lainnya yakni Imam Budi Hartono. Keduanya juga diusung PPP dan Demokrat.

Idris bakal berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya. Imam telah dua periode duduk di DPRD Jawa Barat.

Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil wali kota sekaligus Ketua DPC Gerindra Depok, akan berusaha mendepak Idris lewat Pilkada. Ia akan berpasangan dengan kader perempuan PDI-P, Afifah Alia. Paslon ini juga didukung PKB, Golkar, PAN dan PSI.

Dalam rubrik Melawan Lupa, depoktren.com akan merangkum jejak digital komentar dan kritik sejumlah pengamat secara berseri terhadap kinerja kedua petahana, Idris dan Pradi selama lima tahun sebagai Wali Kota Depok dan Wakil Wali Kota Depok.

“Saya menilai, Idris belum mampu membawa Kota Depok menjadi kota yang memiliki kebanggaan. Kota Depok juga dikelola secara serampangan,” ujar politisi PAN Arif Budiman dalam sebuah diskusi pada Januari 2020 lalu.

Menurut Arif selama kepemimpinan Idris, tidak ada perubahan yang signifikan. Bahkan, pembangunan Depok berjalan di tempat.

“Sekarang saya tanya apa kebanggaan yang dimiliki Kota Depok saat ini, tidak ada. Kota Depok ini tidak punya kebanggaan yang bisa dijual. Selain itu tidak ada hal yang berubah selama empat tahunan terakhir. Jalan tetap itu saja, macet, banjir. Terus apa perubahannya,” ujar Arif yang juga pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Depok.

Selain itu, Idris sebagai pemimpin di Kota Depok telah gagal membawa masyarakat Kota Depok untuk memiliki Kota Depok sepenuhnya. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya partisipasi publik untuk memikirkan atau terlibat membangun Kota Depok.

“Coba lihat setiap ada masalah di Kota Depok baik masalah sosial, kemacetan, atau Pilkada. Ada tidak masyarakat yang antusias seperti daerah lain, tidak ada. Contoh saja kasus kenaikan tol Jagorawi- Cinere, kasus Reynhard atau kasus lainnya. Tak ada yang terlalu respons. Beda dengan daerah lain yang riaknya begitu besar,” tuturnya.

Arif menambahkan, rendahnya partisipasi publik tersebut bukan berarti masyarakat Kota Depok tidak mau berpikir dan terlibat pembangunan. Namun masyarakat sudah merasakan kejenuhan untuk melakukan kritikan dan memberikan masukan untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Menurutnya masyarakat sudah sering berkeluh kesah baik di medsos dan forum diskusi. Tapi karena tidak pernah ada perubahan dari setiap keluh kesah tersebut akhirnya masyarakat antipati.

“Mau pilkada, mau macet apapun hal lainnya masyarakat sudah nggak peduli. Jadi beda dengan Jakarta, apapun yang dilakukan Anies pasti menjadi sorotan karena mereka merasa memiliki Jakarta,” jelasnya.

Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Prof Hamdi Muluk juga mengatakan selama Kota Depok di bawah kepemimpinan Idris tidak ada perubahan yang signifikan.

“Menurut saya sudah cukup lah (Wali Kota Depok Mohammad Idris) pimpin Depok. Kenapa? Karena Wali Kota Depok selama ini sibuk mengurus ideologi maka akan sulit untuk menjadi Depok lebih baik lagi,” tegas Hamdi Muluk saat Diskusi Kalam HMI dengan tema “Para Penantang Petahana ‘Siapa Siap, Siapa Kuat'” di Depok, Sabtu (29/2/2020).

Hamdi juga mengatakan, masyarakat Depok butuh pemimpin yang bisa memberikan pelayanan konkret. Seperti, perbaikan jalan, mengatasi kemacetan, perbaikan selokan dan lain-lainnya.

“Selama ini kan APBD Depok selalu ada silpa yang mencapai Rp 1 triliun. Seharusnya anggaran ini bisa dimanfaatkan. Ini artinya Pemkot tak ada program dan juga tak ada kemauan. Jadi cari aman saja,” kata Hamdi Muluk.

Jika memang masyarakat Depok ingin kotanya maju, lanjut Hamdi, Pilkada Depok 2020 harus head to head atau dua pasang calon wali kota.

Lebih lanjut dijelaskan Hamdi, partai politik di Depok harus mengikuti peta politik nasional yang berkembang saat ini.

“Bisa saja pertarungan Pilkada Depok menjadi seperti di level nasional dimana dibentuknya koalisi besar untuk menghadapi PKS,” kata dia. (John Wakatoni/Papi Ipul)

 308 total views

LEAVE A REPLY