Idris Sering Gonta-ganti Nama, Pengamat Hukum Bilang Harus Ada Penetapan Pengadilan

0
182

www.depoktren.com–Calon Wali Kota Depok, Mohammad Idris dipersoalkan terkait penggunaan nama, KH Mohammad Idris Abdul Shomad, KH Idris Abdul Shomad dan KH Mohammad Idris saat pencalonan Wakil wali Kota Depok pada 2010, saat pencalonan Wali Kota Depok 2015 dan pada Pilkada 2020 mendaftar dengan nama Mohammad Idris.

Pengamat hukum, Ferry Juan S.H mengatakan, menurut ketentuan hukum Pasal 52 UU No.23/2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

“Jadi tidak bisa main seenak perutnya sendiri gonta ganti nama sesuka hatinya, negara kita adalah negara hukum segala sesuatu ada aturan hukumnya bukan aturan jidatnya sendiri,” ujar Ferry saat dimintai komentar, Selasa (15/9/2020).

Dia mencontohkan, ingat dulu kasus Ustadz Guntur Bumi (UGB) yang nama aslinya Susilo Wibowo menggunakan nama Guntur Bumi tanpa berdasarkan penetapan pengadilan.

“Nah, ganti nama Guntur Bumi ini jelas menyalahi aturan dan jangan ditiru budaya tidak tahu aturan seperti ini, bisa menimbulkan tuntutan pidana pemalsuan bahkan bisa dijerat pula dengan pidana penggelapan asal usul manusia sesuai Pasal 277 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara,” terang Ferry.

Contohlah hal yang baik seperti artis Zarima Mirafsur walaupun tuntutan skenario film-film yang dilakoninya harus menggunakan nama Zarima . “Tapi pada kehidupan kesehariannya dia tertib dan disiplin selalu menggunakan nama aslinya Zarina,” pungkas Ferry yang juga pengacara ini. (Mus/Rs)

175 total views, 3 views today

LEAVE A REPLY