Demo Warga Bangkok Tuntut PM Prayuth Mundur

0
24

www.depoktren.com–Ratusan warga melakukan aksi demo mendesak pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, perubahan konstitusi, dan pemilihan umum yang baru di Kota Bangkok, Thailand, Sabtu (19/9/2020).

Mereka meminta kekuasaan kerajaan dan kewenangan Maharaja Vajiralongkorn dikurangi. Meskipun ada tekanan dari pemerintah, tuntutan terhadap kerajaan tetap diserukan oleh sejumlah demonstran.

Ratusan orang pada Sabtu berkumpul di sekitar Thammasat University, kampus yang dianggap banyak pihak sebagai markas oposisi pemerintah dan kerajaan. Para pengunjuk rasa diperbolehkan masuk, meskipun pihak kampus sempat mengatakan mereka dilarang memasuki kawasan itu.

Massa kembali rutin menggelar aksi sejak pertengahan Juli 2020. Sejauh ini, aksi massa terbesar di Bangkok berlangsung pada Agustus dan diikuti sekitar 10 ribu orang. Pengunjuk rasa berharap aksi hari ini dapat diikuti oleh lebih banyak peserta.

Seorang pengacara hak asasi manusia, yang menjadi salah satu pemimpin massa aksi, Arnon Nampa, lewat unggahannya di Twitter mengatakan massa menuntut pemerintah mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat.

Dalam aksi pada Sabtu (19/9/2020), kelompok pelajar berbagai wilayah di Thailand juga turun ke jalan. Pelajar dan mahasiswa menjadi kelompok yang memulai unjuk rasa di Thailand. ”Pemerintah curang dan kami meminta mereka mundur,” kata Patricia Phakkhaphinya, 35, warga Surat Thani, Thailand Selatan.

Parit “Penguin” Chiwarak, salah satu tokoh massa aksi, meyakini ada sekitar 100 ribu orang yang akan berunjuk rasa. Kepolisian mengatakan mereka memperkirakan 50 ribu demonstran akan ikut dalam aksi tersebut.

Sejumlah politisi yang berasal dari masyarakat miskin dan daerah pinggiran telah lama mengkritik dominasi militer dan kerajaan di Thailand. Tuntutan itu saat ini juga diserukan oleh kelompok pelajar.

Militer telah beberapa kali melakukan kudeta, yang paling baru terjadi pada 2014. Pihak militer beralasan kudeta dibutuhkan demi menjaga stabilitas negara.

PM Prayuth mengatakan pemerintah mengizinkan warga berunjuk rasa sebagai wujud kebebasan berekspresi, tetapi tuntutan reformasi di tubuh kerajaan tidak dapat diterima. Namun, tuntutan itu akan kembali dibacakan pada minggu ini. (Anandya Pradipta)

 24 total views

LEAVE A REPLY