Bawaslu Depok akan Panggil Supian Suri

0
71

www.depoktren.com–Bawaslu Kota Depok akan segera memanggil Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Supian Suri.

Supian diduga terlibat langsung mendukung pasangan calon (Paslon) nomor urut 2 Mohammad Idris-Imam Budi Hartono karena mengakui ikut mengantarkan Idris bertemu mantan Wali Kota Depok Badrul Kamal untuk mendapatkan dukungan dalam Pilkada 2020.

Ketua Bawaslu Depok Luli Barlini mengatakan, jika pihaknya sedang menindaklanjuti laporan ketidaknetralan ASN tersebut. Jajarannya akan mengkaji kapasitas Supian Suri yang mengantarkan Idris untuk bersilahturahmi dan meminta restu kepada Badrul Kamal, beberapa waktu, lalu. Apalagi, kegiatan itu bukan merupakan kunjungan kedinasan.

“Kami sudah mendapatkan informasi dan laporan ini. Saat ini kami sedang mengkajinya secara internal, tentu yang bersangkutan akan kami panggil. Nanti, kami kabari setelah selesai pemanggilan ke yang bersangkutan,” katanya, saat ditemui di Kantor Bawaslu Depok, Rabu (30/9/2020).

Dijelaskan Luli, sebelum pemanggilan terhadap Kepala BKPSDM Depok dilakukan Bawaslu, pengumpulan bukti seperti rekaman video dan foto. Selanjutnya mengumpulkan keterangan dari terlapor dalam hal ini Supian Suri. Hal ini untuk membuktikan laporan dugaan ketidak netralan ASN yang mendukung salah satu paslon dalam pilkada serentak. “Bukti inilah yang akan kami gunakan untuk menjatuhkan sanksi. Tentu harus berkoordinasi dengan KASN. Semua harus kami buktikan, dan ini yang kami kerjakan,” paparnya.

Menurut Luli, ASN dilarang keras terlibat langsung dalam Pilkada. Mengingat hal ini diatur dalam beberapa regulasi yakni, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pilkada, selanjutnya oleh Peraturan Presiden (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS, serta PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, hingga Surat Menpan-RB No B/71/M.SM.00.00/2017 pada tanggal 27 Desember 2017 dan SE KASN No B-2900/KASN/11 2007 pada November 2017.

“Ada sanksi yang diberikan, mulai sanksi moral, dan administrasi berupa sanksi disiplin. Nah yang berhak menjatuhkan sanksi itu adalah KASN, kami hanya mengeluarkan rekom terhadap pelanggaran yang dilakukan ASN ini,” terangnya.

Dia menambahkan, dalam dasar hukum yang berlaku ASN dilarang untuk memasang spanduk promosi calon kepala daerah. Dan juga mengikuti deklarasi bakal calon kepala daerah. Luli menegaskan, surat panggilan terhadap Supian Suri telah dipersiapkan. Dan dalam waktu dekat akan segera dikirimkan. Pihaknya pun berharap ASN itu datang memberikan klarifikasi atas laporan dugaan ketidak netralan tersebut. (Papi Ipul)

 70 total views

LEAVE A REPLY