Percepat Pembangunan Papua, Presiden Terbitkan Inpres Khusus

0
38

www.depoktren.com–Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus memberikan perhatian khusus terhadap Provinsi Papua dan Papua Barat. Guna mempercepat pembangunan di dua provinsi tersebut, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di dua provinsi paling timur Indonesia tersebut. Inpres tersebut dikeluarkan pada 29 September 2020 lalu.

Pemerhati Papua dan Politik Internasional Prof Imron Cotan menilai bahwa adanya Inpres ini bisa membantu perkembangan infrastruktur dua wilayah provinsi di Papua, sehingga ada pemerataan pembangunan di Indonesia.

“Dana otonomi khusus dikonsentrasikan 4 sektor startegis berdasarkan Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2021 yang sedang direvisi. Sekarang ini UU itu sedang direvisi, itu mengenai pasal tentang alokasi dari dana khusus tersebut. Inpres ini yang mengawal penggunaan dana khusus,” ujar Imron Cotan saat webinar Moya Discussions Grup bertajuk: Pembangunan Infrastruktur untuk Kesejahteraan Rakyat Papua, yang digelar Moya Institute bersama WAG Unity in Diversity (UiD), Jumat (23/10).

Ia mengatakan, dana alokasi khusus untuk dua wilayah di Papua itu juga sudah diputuskan oleh pemerintah naik menjadi 2,5 persen dari 2 persen. Dana anggaran ini lanjut dia, akan mulai pada anggaran yang akan datang.

“Penggunaan dana ini akan dikawal oleh Inpres nomor 9 tahun 2020. Baru satu bulan dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, nah kita berharap agar pengawasan ini lebih ketat,” kata Imron.

Dalam Inpres ini sambung Imron, juga terdapat perintah Presiden Joko Widodo kepada kementerian dan lembaga negara untuk mengawal dana anggaran khusus di dua wilayah Papua.

Ia menyebutkan, ada 40 kementrian dan lembaga negara yang turun mengawal dan mengawasi dana anggaran khusus.

“Inpres Nomor 9 Tahun 2020 itu, Presiden mengintruksikan presiden kurang lebih 40 kementrian dan lembaga untuk betul betul mengawal. Agar kegunaan dana khusus ini mencapai sasaran,” terang Imron.

Ia akui bahwa wilayah Papua sangat luas. Sehingga, membangun infrastruktur di Papua secara merata membutuhkan upaya lebih dibanding dengan wilayah provinsi lainnya di Indonesia.

“Memang memerlukan upaya lebih dibandingkan wilayah provinsi lain. Berharap Inpres dan revisi UU Nomor 21 Tahun 2021 bisa membangun Papua secara merata dan bisa memberikan kemudahan bagi rakyat di dua provinsi Papua bisa menikmati dari pembangunan infrastruktur ini. Dengan ditambah perketat pengawasan, maka kita berharap tidak ada lagi yang tercecer di tengah jalan. Jadi rakyat masyarakat papua benar benar di dua provinsi itu menikmati kesejahteraan dan pentingnya infrastruktur,” papar Imron.

Jika pembangunan infrastruktur secara merata dan diawasi secara ketat
baik sarana dan prasarana ini kata Imron berdampak kemudahan perpindahan barang, jasa, dan orang.Proses itu tentu dilakukan dengan murah, cepat, dan efesien.

“Sehingga produk komoditi bisa dileparkan ke pasar dalam negeri dan luar negeri. Juga mereka bisa menerima produk dari provinsi lain dan harganya murah karena infrastruktur yang baik. Ini tekat Presiden Joko Widodo agar ada satu harga. Jadi harga di Jawa dan Papua harus sama. Pelaksanaan itu rencananya akan dilaksanakan pada tahun anggaran negara pada tahun 2021. Meski begitu kata dia, untuk pengawasan sudah berjalan,” pungkas Imron. (Aan Humaidi/Rus)

 38 total views

LEAVE A REPLY