Pandemi Covid-19, Penegakan Perda KTR di Depok Tetap Berjalan

0
61

www.depoktren.com–Walau pandemi Covid-19, Satpol PP Kota Depok tetap menjalankan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 03 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal tersebut sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan terhadap implementasi KTR.

“Walaupun masih berlangsung pandemi Covid-19, kami tetap melakukan pengawasan dan penegakan Perda KTR,” ujar Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny dalam siaran pers yang diterima depoktren.com, Sabtu (14/11/2020).

Menurut Lienda, pihaknya, mengintensifkan penegakan non yustisial dalam implementasi Perda KTR selama pandemi Covid-19 ini. Penerapannya berupa sanksi administrasi, teguran secara lisan maupun tulisan, dan atau sanksi administrasi lain sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam hal ini, sanksi secara yustisial berupa kurungan sementara ditiadakan. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir pelaksanaan tindak pidana ringan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang. Jadi tipiring tidak dilakukan,” jelasnya.

Dia menambahkan, pengawasan dan penegakan Perda KTR dilakukan pada kawasan tempat-tempat umum bidang perdagangan, pasar modern, pasar tradisional dan pertokoan. Selain itu juga pada tempat kerja, tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

DPRD Kota Depok terus mendukung penerapan KTR di Kota Depok. Dukungan tersebut ditunjukkan sesuai dengan perannya sebagai legistrator dalam membuat peraturan daerah, menetapkan anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap program yang sudah atau akan dilakukan.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, T. Farida Rachmayanti mengatakan, sebelum adanya Perda KTR, DPRD Kota Depok sudah membahas aturan khusus ketentuan mengenai larangan merokok. Komitmen tersebut sudah disampaikan dalam Perda Penyelenggaraaan Kota Layak Anak.

“Berdasarkan Perda Inisiatif yang diajukan DPRD, kami sudah masukkan satu pasal ketentuan merokok dalam Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak,” paparnya.

Farida mengutarakan, pada 2014, Pemkot Depok mengajukan Perda terkait KTR. DPRD Kota Depok menyambut baik dan mendukung penerapan tujuh kawasan tanpa rokok.

Selain itu, DPRD Kota Depok juga ikut serta dalam melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan pada tempat-tempat yang sudah ditetapkan dalam penerapan KTR.

“Sebagai mitra penyelenggara pemerintah, pengawasan terus kami lakukan. Selain juga mengingatan kepada masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku yang terdapat dalam Perda KTR,” pungkasnya. (Papi Ipul)

 61 total views

LEAVE A REPLY