Berobat Gratis dengan KTP Jadi Daya Tarik Warga Tanah Baru Pilih Pradi-Afifah

0
87

www.depoktren.com–Program berobat gratis, pembangunan sekolah negeri, madrasah negeri dan pembangunan RW dari pasangan calon (paslon) nomor Urut 1, Pradi Supriatna-Afifah Alia (Pradi-Afifah), jadi daya tarik warga Tanah Baru untuk memilih Pradi-Afifah.

“Program berobat gratis dengan KTP, pembangunan sekolah negeri, seperti SMP, SMA dan madrasah negeri memang jadi kebutuhan masyarakat. Ini jadi program yang langsung mendapat perhatian masyarakat. Setiap kami keliling, program ini paling banyak dibicarakan. Termasuk program pembangunan RW dengan anggaran Rp 500 juta per RW,” ujar Ketua Relawan Sohib Bang Pradi, Purnomo, di kawasan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Sabtu (28/11/2020).

Soal berobat gratis, akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, akan semakin baik. Alhasil, semua lapisan masyarakat nantinya dapat berobat dengan baik. Ini juga yang diharapkan warga Tanah Baru Depok.

Purnomo mengungkapkan, program berobat gratis pakai KTP, juga akan membawa keuntungan tersendiri bagi masyarakat. “Nah di program berobat gratis yang digagas Pradi-Afifah, masyarakat cukup dengan menunjukan KTP saja. Untuk sistemnya nanti terintegrasi,” kata Purnomo.

Dengan adanya program berobat gratis pakai KTP tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir lagi untuk memikirkan biaya dan merasa akan dipersulit dalam berobat. “Dengan program berobat gratis pakai KTP ini, kami yakini masyakat tidak akan dipersulit dan akan dilayani dengan baik,” kata Purnomo.

Sementara untuk program pembangunan sekolah negeri, saat ini dengan sistem zonasi, pembangunan sekolah menengah sangatlah kurang. “Selama 15 tahun ini sedikit sekali sekolah yang berhasil dibangun. Terlebih sekolah setingkat SMA, termasuk sekolah madrasah, MIN,MTsN dan MAN tidak juga terbangun. Ke depan jika Pradi-Afifah terpilih, pembangunan sekolah negeri menjadi salah satu prioritas yang bakal dijalankan,” kata Purnomo.

Untuk program pembangunan RW, anggota DPRD kota Depok Nurhasan mengatakan program Pradi-Afifah lebih berkeadilan dan merata ketimbang program pembangunan per kelurahan.

Ketimpangan program sebelumnya yang diplot di kelurahan menjadi dasar pemikiran untuk memberikan otoritas pembangunan langsung kepada RW. “Sebab setiap kelurahan memiliki jumlah RW yang berbeda-beda. Jadi jika setiap kelurahan mendapat porsi sama, tidak ada keadilan dan pemerataan,” kata Nurhasan.

“Selama ini banyak RW yang berkeluh kesah ketika mereka usulkan program pembangunan mereka di Musrenbang di kelurahan banyak yang tidak terealisasi. Hanya mengajukan program saja, tapi realisasinya tidak ada,” kata Nurhasan.

Lebih jauh, Nurhasan mengatakan mekanisme dari anggaran pembangunan Rp 500 juta per RW nantinya tidak langsung diberikan begitu saja. RW harus aktif mengajukan program pembangunan di lingkungannya. “RW harus proaktif mengajukan program. Jadi kalau RW nya tidak aktif ya tidak akan dikasih,” kata anggota DPRD Depok dari PAN ini. (Kawan Syam)

 87 total views

LEAVE A REPLY