Ribka Tjiptaning Menolak Vaksin, Waraskah?

0
48

www.depoktren.com–Hasutan atau asal bunyi (asbun) atau asal berbeda dan melawan pendapat umum yang penting jadi ngetop. Sepertinya, itulah yang saya sematkan ke Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Ribka Tjiptaning.

Ribka memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, magister (S-2). Dia memang tokoh kontroversial, ketika dengan bangga mengaku sebagai anak PKI (Partai Komunis Indonesia) dan membuat buku yang menjadi banyak tanya. Apa maksudnya membuat buku tersebut? Melawan pendapat umum.

Tiba-tiba, kini dia pun mengampanyekan menolak vaksinasi Covid-19. Aneh bin ajaib juga. Orang yang anti PKI, tiba-tiba menjadikan Ribka sebagai rujukan untuk ikut-ikutan menolak vaksinasi. Wah Ribka sekarang menjadi ‘waras’ (benar) ya? Atau jangan-jangan sebaliknya, yang menjadikan Ribka sebagai rujukan, malah menjadi ‘tidak waras’ (tidak benar)?

Mengapa Ribka mengadu domba masyarakat dengan pernyataannya? Bukankah vaksinasi merupakan program yang sudah menjadi keputusan dunia? Catat, tidak ada satu pun negara di dunia yang menolak vaksinasi.

Seperti di tulis rekan saya di Republika, Selamat Ginting. Jangankan vaksinasi. Terhadap adanya covid-19 pun, masih saja ada masyarakat yang tidak percaya. Ada juga yang fatalis, menyerahkan saja kepada Sang Pencipta dengan menolak vaksinasi. Kelompok ini bukannya mencari literasi yang komprehensif, namun kukuh dengan pendapatnya yang berbeda dengan pendapat kebanyakan manusia di dunia. Aneh.

Syukurlah, sebagian besar masyarakat dunia, termasuk Indonesia bersedia menerima vaksinasi Covid-19. Untuk di Indonesia, hasil survei nasional yang dipublikasikan Kementerian Kesehatan November 2020 lalu, misalnya.

Survei dilakukan bekerja sama dengan kelompok penasehat teknis imunisasi (ITAGI), Organisasi Perserikatan Bangsa bangsa (PBB) untuk Kesehatan Dunia (WHO), dan UNICEF (Organisasi PBB untuk kesejahteraan anak) melibatkan 115 ribu orang di seluruh provinsi.

Di sejumlah negara pun melibatkan UNESCO (Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan). Catat pula, BPOM pun berangkat ke China bersama perwakilan MUI. MUI pun bisa menyatakan kehalalan dan BPOM sudah memberikan lampu hijau.

Sebagian kelompok menyatakan menolak divaksinasi, terutama karena faktor efek samping bagi kesehatan dan perihal kehalalannya. Tim Satgas Covid-19 di Sumatra Barat, misalnya. Sudah melibatkan MUI (Mejelis Ulama Indonesia), LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), termasuk banyak dai dan para dokter, sosiolog, komunikolog dll.

Okelah satu kalimat Ribka menjadi cambuk bagi pemerintah, ada pada kalimat, negara jangan berbisnis dengan rakyatnya. Itu saya setuju 100%. Soal ada kemungkinan orang melakukan dugaan korupsi dan mengambil keuntungan dari pembelian vaksin, saya juga setuju. Harus dihukum para koruptor tersebut, sekalipun dia menteri atau pejabat tinggi negara lainnya.

Jadi, bagi saya aneh saja jika ada orang seperti Ribka dijadikan rujukan. Ini jelas melawan keputusan dunia tentang kedaruratan melawan pandemi. Alasan hak asasi manusia.

Coba belajar lagi apa itu HAM? Bagaimana asal muasalnya sehingga ada HAM?. Saya tak mau mengajari, ini panjang lebar seperti kuliah 2-3 SKS. Yang jelas, kebebasan seseorang itu dibatasi kebebasan orang lain. HAM seseorang dibatasi HAM orang lain.

Ini seperti egoisnya orang (maaf) merokok. Hak gue dong untuk merokok. Tapi lupa ada hak orang lain untuk bisa menghidup udara segar. Silakan merokok di tempat yang disediakan, bukan di sembarang tempat di mana ada kerumunan orang. Nah, perumpamaan itu kira-kira sama dengan masalah Covid-19. Ketika ada positif Covid-19, Anda tidak bisa keluyuran dan berkumpul dengan masyarakat, karena berdampak menularkan kepada orang lain. Jika nekat, Anda jahat sejahat-jahatnya.

Sama dengan orang yang tidak bersedia divaksinasi. Kenapa saya bilang jahat dan tidak mau mengubah diksi jahat? Apakah Anda tidak akan berkumpul dengan keluarga? Apakah Anda tidak akan berinteraksi dengan masyarakat? Silakan saja jika Anda mau hidup sendiri di dalam goa agar tidak berinteraksi dengan masyarakat.

Jelas-jelas keputusan vaksinasi adalah keputusan dunia. Ini pandemic, sehingga ketika ada yang tidak divaksinasi, Anda jadi masalah bagi orang lain. Anda jadi sumber masalah dunia. Sehingga saya tidak heran, jika segelintir orang seperti ini menjadi musuh bersama dunia. Bahasa kerennya, common enemy. Ini kan seperti teroris, narkoba, korupsi dll yang menjadi musuh bersama dunia.

Okelah, Ribka punya duit, karena dia anggota DPR sekian periode. Dia mampu membayar kerugian berapa pun, karena dia dan keluarganya menjadi orang aneh, menolak vaksinasi. Tapi dia lupa. Menjadi anggota DPR itu pejabat negara. Dibayar dari pajak masyarakat. Pajak rakyat. Menjadi aneh, pejabat negara melakukan provokasi menolak vaksinasi. Dia umumkan saat rapat Kerjasama dengan Kementerian Kesehatan di depan publik melalui media massa.

Jika orang lain terhasut omongannya dan mengakibatkan efek buruk, apa dia bersedia bertanggung jawab? Paling jawabannya, kan ini contoh keluarga saya, bukan menyuruh orang lain. Ya, tanggung jawab masing-masing. Ini namanya, konyol.

Saya juga belajar filsafat bahasa dari Prof Wahyu Wibowo. Pernyataan model Ribka secara filsafat bahasa masuk dalam kategori menghasut. Jika Anda ikut-ikutan seperti Ribka di media sosial, Anda juga bisa terperangkap masalah hukum, karena menjadi bagian penghasut.

Sejumlah negara sudah membuat aturan akan melakukan penindakan keras terhadap warga negaranya yang membandel, karena menolak vaksinasi. Di Indonesia pun, penolak vaksin Covid-19 dapat dipidana penjara paling lama satu tahun dan denda maksimal Rp100 juta. Hal ini merujuk merujuk ketentuan di UU 6/2018 tentang orang-orang yang menghalangi kekarantinaan kesehatan.

Akhirnya, masalah ini juga kembali ke soal edukasi, informasi, transparansi, dan kualitas seseorang dan pemerintah. Ada beberapa latar belakang mengapa orang yang menolak divaksinasi. Ada yang beranggapan vaksin akan menimbulkan efek buruk. Maka jawablah dengan edukasi yang benar dari sisi kesehatan, pendidikan, dan agama, bahkan hukum. Ada yang salah mendapatkan informasi, maka jawablah dengan informasi yang benar dan komprehensif.

Ada pula yang yang menilai vaksin saat ini dituding tidak melalui prosedur yang transparan dan benar. Tugas negara dan pemerintah untuk memperbaikinya dan mesti melakukannya dengan transparansi dan melalui prosedur yang benar. Ada juga yang menilai vaksinnya berkualitas rendah. Pemerintah mesti meningkatkan dengan vaksin yang berkualitas tinggi dan efektif.

Ada juga yang tidak percaya apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tugas pemerintah untuk membangun kepercayaan itu. Jika sudah sampai pikiran buruk, pokoknya gak percaya dengan pemerintah, ya Anda lihatlah bahwa itu bukan semata keputusan pemerintah. Tapi keputusan dunia. Kita hidup tidak sendirian tapi menjadi bagian dari masyarakat dunia.

Kok susah amat dan ngeyel ya? Lagi-lagi ini soal perilaku dan mentalitas. Saat pandemic salah satu yang dibutuhkan selain patuh dan taat para protocol kesehatan adalah masalah perubahan perilaku. Antara lain mengubah perilaku dari situasi normal menghadapi situasi darurat yang telah menelan jutaan manusia. Mencari informasi yang benar menghadapi pandemic yang menjadi musuh bersama dunia.

Janganlah Anda justru menjadi bagian dari musuh bersama dunia. Itu lebih jahat daripada pernyataan saya bahwa kampanye menolak vaksinasi adalah kejahatan.

Bagi saya ini jihad (perjuangan) menghadapi pandemic dengan memberikan informasi yang sepatutnya saya berikan. Saya tidak ingin ketika ditanya di akhirat nanti ada pertanyaan. Apa yang saudara lakukan sebagai wartawan sebagai orang yang mengetahui namun diam saja saat dunia menghadapi darurat pandemic satu abad covid-19? Apa upaya kemanusiaan Anda? Saya sudah jawab dan bersedia menjadi relawan dan bukan membuat keruh keadaan dan membodohi masyarakat dengan informasi apalagi menghasut orang untuk melawan dunia.

Salam literasi dan sehat selalu. Maafkan jika ada yang tidak berkenan.

 48 total views

LEAVE A REPLY