Pemerintah Pusat Diminta Intervensi Depok Terkait Dugaan Banyaknya Penahanan Ijazah

0
122

www.depoktren.com–Penahanan ijazah siswa oleh sekolah masih menjadi salah satu persoalan pendidikan yang dihadapi kota Depok. Seakan menjadi rahasia umum, kecenderungan permasalahan penahanan ijazah yang terjadi disebabkan siswa belum melunasi pembayaran buku, iuran foto dan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

“Fenomena penahanan ijazah sekolah di kota Depok ibarat gunung es, saya curiga yang tidak melapor lebih banyak dari yang melapor. Atas alasan apapun, ijasah tidak boleh ditahan,” ujar Ketua Umum Forum Komunikasi Semesta (Fokus), Afifah Alia dalam siaran pers yang diterima depoktren.com, Jumat (19/2/2021).

Ada ribuan ijazah tertahan di sekolah-sekolah, hal ini disampaikan Afifah Desember lalu ke publik. “Alhamdulilah sejak debat saya membahas mengenai ijazah-ijazah yang tertahan, Pemkot Depok sudah mulai membagikan ijazah di sekolah negeri,” terang Afifah.

Mantan Calon Wakil Wali Kota Depok ini mengutarakan, salah satu peran sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik adalah memberikan ijazah. Ijazah sebagai dokumen resmi pengakuan sekolah terhadap proses belajar siswa atau penyelesaian kegiatan belajar siswa dari satuan pendidikan.

Penahanan ijazah yang terjadi bukan hanya di sekolah swasta saja, namun juga terjadi di sekolah negeri dan sekolah paket. “Dari penelusuran yang kami lakukan, sebagian besar penahanan ijazah terjadi di sekolah swasta, namun juga sekolah negeri,” ungkap Afifah.

Dia menyatakan memiliki bukti pengakuan dari siswa maupun orang tua murid yang ijazahnya ditahan terkendala biaya. Meskipun terjadi di sekolah swasta, menurut Afifah pemerintah kota memiliki tanggung jawab yang besar atas persoalan ini.

“Sekolah negeri di Depok itu masih kurang, lalu siswa bersekolah di sekolah swasta. Meski sekolah swasta melibatkan yayasan, namun yang bersekolah adalah anak-anak Depok, jadi harus diperhatikan juga,” jelas Afifah.

Dari hampir 200 SD, saat ini hanya ada 26 SMP dan 14 SMA Negeri. “Kurangnya ketersediaan sekolah negeri akhirya membuat banyak warga tidak mampu di Depok terpaksa memasukkan anak di sekolah swasta,” tegas Afifah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan telah diatur mengenai pendanaan dalam pendidikan. “Jika biaya investasi selain lahan juga dimintakan dari orangtua murid sebagai sumber pendanaan, bukan berarti sekolah bisa menahan ijazah siswa miskin yang orangtuanya tidak mampu membayar,” tutur Afifah.

Dia berharap permasalahan ini bisa diintervensi oleh pemerintah yang lebih tinggi. “Sifatnya diintervensi langsung ya, baik oleh pemerintah pusat maupun propinsi. Perlu diintervensi agar segera semua masalah ini ada solusi, karena menurut saya pemerintah kota selama ini terkesan menutup mata,” pungkas Afifah. (Kawan Syam/Rus)

 133 total views

LEAVE A REPLY