Dinas PUPR Depok MoU dengan Kejaksaan Terkait Proyek Bermasalah

0
48

www.depoktren.com–Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok. MoU ini berupaya pendampingan hukum, guna mencegah proyek bermasalah.

“Kami MoU dengan kejaksaani sebagai salah satu pedoman untuk mengantisipasi permasalahan dalam pekerjaan proyek Pemerintah Kota (Pemkot) Depok,” ujar Sekretaris Dinas PUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianti dalam siaran pers yang diterima depoktren.com, Senin (1/3/2021).

Menurut Citra, dalam kerja sama tersebut tim dari Kejari Kota Depok akan memberikan pendampingan, pengawalan dan pengamanan terhadap berbagai kegiatan pembangunan.

“Semua itu untuk mengantisipasi proyek bermasalah.Paling tidak keberadaan mereka memberikan peringatan atau warning kepada jajaran kami maupun dinas lainnya, agar saat maupun usai pelaksanaan kegiatan proyek tidak bermasalah dengan hukum,” jelasnya.

Dia menambahkan, kerja sama ini juga akan berdampak pada keyakinan Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK) untuk melaksanakan kegiatan dan mengambil keputusan, karena Kejari Kota Depok selalu memberikan pendampingan hukum.

“Terkait masalah hukum, birokrat itu awam. Dengan adanya pendampingan ini, kami jadi lebih percaya diri dan yakin atas keputusan yang akan diambil,” pungkas Citra. (Papi Ipul)

 48 total views

LEAVE A REPLY