Pegawai Honorer Ungkap Adanya Korupsi, Ini Klarifikasi Kadis Damkar Depok

0
80

www.depoktren.com–Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok mengklarifikasi tudingan adanya dugaan korupsi pengadaan sepatu pakaian dinas lapangan (PDL) yang diungkapkan seorang pegawai honorer Dinas Damkar dan Penyelamatan bernama Sandi.

“Saya sampaikan hak klarifikasi bahwa perlu dibedakan ada sepatu PDL, ada sepatu yang dipakai untuk keseharian dan pelaksanaan apel maupun upacara dan kegiatan lapangan lainnya, Dan ada APD dan sepatu untuk kelengkapan dalam pemadaman di lapangan yakni mulai pelindung Kepala, baju tahan panas dan sepatu khusus pemadaman kebakaran atau sepatu Harviks,” ujar Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan, Gandara Budiana dalam siaran pers yang diterima, Jumat (16/4/2021).

Dugaan adanya korupsi di Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok diungkapkan Sandi dengan melakukan aksi demo sendirian dengan menggunakan seragam Dinas Damkar di depan mobil Damkar beberapa waktu dengan membentangkan poster karton bertuliskan meminta Kemendagri mengusut adanya dugaan korupsi di Damkar Kota Depok. Sementara poster karton kedua bertuliskan “Pak Presiden Jokowi tolong usut tindak pidana korupsi, Dinas Pemadam Kebakaran Depok”.

Aksi tersebut kemudian viral di media sosial (medsos) yang memaksa aparat hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok melakukan penyidikan. Sebagian besar masyarakat mempertanyakan aksi Sandi yang tidak etis tersebut karena sebelum aksi tersebut sudah ada pemberitaan terkait kasus tersebut.

“Berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan PDL dan pemotongan insentif di lingkungan Dinas Damkar Depok yang telah disampaikan oleh saudara Sandi, kami tetap akan kooperatif mengikuti mekanisme yang berlaku. Hingga saat ini setelah tiga hari berturut-turut pejabat kami datang ke Kejari Depok dan Polrestro Kota Depok untuk dimintai keterangan,” jelas Gandara.

Pihaknya, lanjut Gandara, juga tetap siap bersikap kooperatif terhadap Inspektorat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok maupun aparat penegak hukum, pada upaya menindaklanjuti kejelasan dari kasus tersebut.

“Terkait tentang iuran BPJS, adalah pembayarannya dilakukan secara kolektif baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenaga kerjaan. Terkait penerimaan honor sesuai dengan tanda bukti yang ada di kami adalah sebesar Rp 1,7 juta yang sudah kami serahkan ke komandan regu yang bersangkutan, untuk kegiatan selama tiga bulan sesuai dengan tanda terima,” paparnya.

Gandara menegaskan, pihaknya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sandi sehubungan dengan upayanya membawa kasus ini menjadi perhatian publik.

“Tidak ada pemecatan atau permintaan mundur apapun yang dikeluarkan terhadap saudara Sandi. Proses Klarifikasi sedang dilakukan oleh Pihak Internal Pemkot Depok, maupun dari aparat penegak hukum dan kami akan mengikuti sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Aksi Sandi mendapat banyak kecaman masyarakat yang menuding tak tahu berterima kasih dan ada dugaan motif tertentu. “Sudah enak dapat kerjaan dengan mudah, dibantu karena kenal, kok malah ‘ngeberakin’ tempatnya. Kalau benar merasa dirugikan, kan bisa berkomunikasi dengan prosedur dan saluran komunikasi yang sudah diatur. Itu kalau nggak terbukti kan berisiko baginya, bisa dipidana balik,” tutur seorang aktivis di Kota Depok yang tak bersedia disebutkan namanya. (SB/KS)

 75 total views

LEAVE A REPLY