Aksi Bandit Lioe Nam Khiong Soal Tanah Warga NU yang Dirampok Terbongkar di PN Jakbar

0
727

www.depoktren.com–Bertahun-tahun sudah warga Nahdlatul Ulama (NU) ahli waris Munawar bin Salbini terzalimi lantaran dirampok oleh sindikat bandit tanah Lioe Nam Khiong (Lawyer) bersama Triatma Kusuma Haliman (Agung Podomoro Land Tbk, dan Laksmi Damayanti serta Eva Junaida (Notaris). Hal ini diungkap oleh Abd Hamid Rahayaan selaku Penasehat Pribadi Ketua PBNU Said Aqiel Siradj.

Disebutkan Hamid Rahayaan, sebagai sesama warga NU, dirinya sangat peduli pada kasus perampokan lahan oleh mafia tanah yang menimpa warga NU yakni ahli waris Munawar bin Salbini seluas 12 hektar lebih atau seluar 120499 m².

Sebut Rahayaan, saat ini, masalah ini sedang berproses gugatan di PN Jakarta Barat yaitu perkara nomor 96/Pdt.G/2021/PN Jkt.Bar tanggal 1 Februari 2021 tentang Perbuatan Melawan Hukum lantaran tergugat merampok milik orang lain dan tak mematuhi putusan-putusan institusi peradilan sebelumnya.

“Lahan rampokan tersebut, kleh Lioe Nam Khiong tanah itu diserahkan kepada perusahaan konglomerasi properti PT Agung Podomoro Land Tbk. Tergugat duanya adalah seorang bandit yang dengan tega menghalalkan segala cara untuk merampok hak rakyat kecil yang lemah. Ia selalu berlindung di balik penegak hukum,” tegas Hamid, Kamis (24/6/2021).

Dalam mediasi bertempat di Ruang Sidang Ali Said PN Jakarta Barat, Selasa 22 Juni 2021, sebagai mediator adalah hakim, Lindawaty Simanihuruk. Dalam tahap, Tanggapan dari Tergugat yakni Lioe Nam Khiong menjawab bahwa ia telah membayar Rp100 miliar kepada ahli waris Munawar bin Salbini. Namun hal itu bohong, dibantah oleh ahli waris bahwa Lioe Nam Khiong telah membayar harga lahan tanah tersebut.

Disebutkan Hamid Rahayaan, dari penelusuran, Lioe Nam Khiong telah melakukan kebohongan dan penipuan dengan bekerja sama dengan notaris Eva Junaida. Atas dasar tersebut ahli waris Munawar bin Salbini telah membuat pernyataan pula di hadapan notaris Suhardi Hadi Santoso bahwa mereka tidak pernah menerima uang dari saudara Lioe Nam Khiong sebesar yang digembar-gemborkan itu.

“Pengakuan bohong Lioe Nam Khiong ini telah membongkar kejahatanya. Hal ini terpaksa, karena harus menjawab tuntutan ahli waris Munawar bin Salbini di PN Jakarta Barat kejahatan Lioe Nam Khiong tersebut melibatkan notaris Eva Junaida. Itu hanyalah kebohongan alias penipuan. Yang ada adalah ahli waris pernah menerima uang lima miliar rupiah untuk bentuk pinjaman dengan catatan jika tanah mereka laku uang tersebut akan dibayar kembali atau dikembalikan,” jelas Hamid.

Atas kejadian terkait intrik Lioe Nam Khiong dengan Notaris Eva Junaida tersebut, ditanggapi oleh seorang diantara ahli waris atas nama M Rusdi Munawar mengajukan permohonan minta salinan akta notaris kepada Eva Junaida.

Celakanya, Eva Junaida menghilang, tak menerima Rusdi Munawar. Rusdi pun mengajukan pengaduan ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Timur. Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Timur menegur menyurati Eva Junaida untuk menyerahkan salinan akta notaris kepada M Rusdi Munawar.

Paradok, apa yg terjadi? Eva Junaida dengan pongah mengabaikan perintahkan Majelis Pengawas Notaris. Mengapa demikian, sebut Hamid Rahayaan, karena mengandung rekayasa kesepakatan jahat Lioe Nam Khiong bersama Eva Junaida. Notaris jahat inilah yang telah membuat akta seakan sudah ada kesepakatan jual-beli antara ahli waris Munawar bin Salbini dengan Lioe Nam Khiong. Demikian pula, Direkayasa dengan aksi tipu-tipu seakan sudah ada pembayaran sejumlah Rp100 miliar oleh Lioe Nam Khiong, padahal kebohongan dan kejahatan belaka yang luar biasa.

“Yang jelas isi akta notaris yg diterbitkan oleh Eva Junaida rekayasa dan kebohongan besar. Kejahatan besar. Lioe Nam Khiong dengan kejahatannya selalu menggandeng notaris untuk memenuhi keinginannya. Ia juga lihat mencari pengamanan pada lembaga peradilan. Diduga didukung oknum aparat hukum,” tegas Hamid.

”Inilah kehebatan Lioe Nam Khiong k untuk menipu dan merampas hak rakyat kecil dan lemah. Apalagi jika mendapatkan mitra penegak hukum yg tidak bermoral dan tak berprikemanusian tentunya akan berjatuhan korban. Untuk itu saya himbau kepada majelis hakim PN Jakarta Barat agar harus tidak kecolongan karena perkara dengan nomor 96/Pdt.G/2021/PN Jkt.Bar ini,” lanjut Rahayaan.

Hamid Rahayaan mehimbau kepada lembaga peradilan agar tidak memberikan ruang kepada bandit pejahat yang dengan segala cara merampok dan merampas hak rakyat kecil warga NU.

“Bandit ini, mareka berlindung pada lembaga atau oknum penegak hukum yang tidak berintegritas. Orang seperti Lioe Nam Khiong jika mendapat perlindungan penegak hukum maka yang akan terjadi adalah kebobrokan pada citra penegakan hukum pada negara ini. Untuk itu penegak hukum harus membongkar skandal ini agar menjadi pelajaran kepada siapa saja agar kedepan tidak terulang kejahatan seperti yg dialami oleh keturunan Munawar bin Salbini ini,” keluh Hamid Rahayaan.

Ikrar Penasehat Ketua PBNU Said Aqiel Siradj ini memastikan, terus mengawal kezaliman yg dilakukan kepada warga NU. Akan terus mengejar sampai kebenaran akan terungkap.

Kejahatan pun ditutup dari bohong satu ke bohong lainnya, hasil kejahatan tersebut menjadi dasar untuk Lioe Nam Khiong dan Trihatma Kusuma Haliman acta van dading (surat perdamaian) membua pada notaris Sri Laksmi Damayanti.

“Atas dasar dading tersebut Lioe Nam Khiong dan Trihatma Kusuma Haliman, beberapa waktu yang lalu pernah difasilitasi lakukan dading oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa tabayyun kepada ahli waris Munawar bin Salbini tersebut,” urai Rahayaan.

Kembali Hamid tegaskan tentang kronologis kejahatan Lioe Nam Khiong dalam merampos dan menindas hak ahli waris Munawar bin Salbini dengan melibatkan hakim dan notaris.

“Karena sudah pasti ahli waris adalah pemilik tanah berdasarkan putusan pengadilan Jakarta Barat nomor 350/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Brt,
dan nomor 205/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Brt. Telah berkekuatan hukum tetap. Tetapi anehnya tidak pernah diminta penjelasan atau klarifikasi oleh notaris maupun hakim yg terlibat masalah tersebut. Inilah fakta bentuk persekongkolan jahat antara mafia dan penegak hukum,” Papar Hamid.

Penelusuran dari Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) perkara nomor 96/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt tentang Perbuatan Melawan Hukum di PN Jakarta Barat ini dalam mediasi. (Hendrik I Raseukiy).

 743 total views

LEAVE A REPLY