Pelanggaran PPKM Darurat di Depok, Sidang Denda Mulai Rp 100 Ribu-Rp 1 Juta

0
111

www.depoktren.com–Sebanyak 14 orang warga yang di duga melanggar protokol kesehatan (prokes) dimasa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Depok divonis bayar denda mulai Rp 100 ribu hingga Rp 1 juta. Denda itu lebih ringan dari sanksi yang ada dalam Perda Jawa Barat No. 5 tahun 2022 tentang perubahan Perda no. 13 tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum minimal sebesar Rp 5 juta.

“Sanksi denda yang dijatuhkan tentunya melihat azas kemanusiaan dan keadilan dalam kondisi ekonomi di masa pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat kesulitan mencari nafkah,” ujar Hakim Andi Musafir yang didampingi Jaksa Penuntut Umum Kejari Depok, Lira Aprianti, di kantor Aula Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Kamis (15/7/2021).

Hampir seluruh vonis yang dibacakan saat menyidangkan ke 14 orang pelanggat PPKM Darurat selalu diingatkan agar tetap mentaati aturan protokol kesehatan saat PPKM Darurat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Kasie Intel Kejari Depok Herlangga Wisnu Murdianto, menambahkan putusan atau vonis hakim kepada pelanggar Tipiring saat masa PPKM darurat Covid-19 sudah sesuai koridor tujuan azas hukum yaitu azas kepastian, azas keadilan dan azas manfaat. “Vonis denda yang jauh dari sanksi Perda Jabar kepada pelanggar Tipiring, sudah sesuai kondisi yang ada,” terangnya.

Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda Ratnanurdiany, mengatakan kegiatan sidang Tipiring merupakan upaya untuk mendisiplinkan masyarakat terkait ketentuan PPKM Darurat sejak 3-20 Juli 2021 karena masih banyak masyarakat yang tidak disipilin dalam prokes.

“Denda bervariasi yang diberikan dan sebagian adalah pelanggar prokes penangganan PPKM Darurat antara lain pedagang, diantaranya toko mainan, toko pakaian, warung kopi, toko furniture, elektronik dan lainnya. Total denda yang terkumpul mencapai Rp 7.700.000 dan langsung kita setorkan ke kas negara,” pungkasnya. (Papi Ipul)

 112 total views

LEAVE A REPLY