Warga Kecam, Tanah Milik Masyarakat di Sukatani Diserobot

0
267

www.depoktren.com–Tanah milik masyarakat Sukatani yang berlokasi di RT.03 RW 03 kampung Babakan, Kelurahan Sukatani, Kota Depok diserobot oknum tak bertanggung jawab.

Tokoh pemuda kampung Babakan Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Rustam Efendi mengatakan tanah seluas hampir 900 meter dulunya adalah kantor Desa Sukatani (waktu itu namanya masih Desa dan masih masuk Kabupaten Bogor, sebelum berdiri kota Depok-red).

“Kantor Desa Sukatani inilah letaknya ditanah ini. Karena waktu itu bangunan kantor Desa ini roboh, dan waktu itu sedang ada peralihan dari Kabupaten Bogor menjadi Kota Depok, maka kantor desa ini dipindahkan ke jalan Gas Alam komplek Deppen seperti yang kita lihat sekarang.dan berubah namanya menjadi Kantor kelurahan Sukatani,” ujar Rustam dalam siaran pers yang diterima depoktren.com, Kamis (29/7/2021).

Kemudian, lanjut Rustam, tanah eks kantor desa yang terletak di RT.03 RW 03 otomatis menjadi milik masyarakat Sukatani dan sedang dimusyawarahkan peruntukannya oleh masyarakat.

Sementara itu, tokoh pemuda kampung Ciherang Sukatani, Syamsuddin Aloy menambahkan,bahwa tiba- tiba dua minggu yang lalu ada oknum membuat pondasi ditanah tersebut. “Kni apa dasarnya, kenapa dibuat pondasi, ini tanah rakyat Sukatani, tidak boleh dimiliki oleh perorangan” ujar pria yang juga menjabat ketua RW 06 Sukatani ini.

Sedangkan ulama Sukatani Kyai Robby Dongkal juga mengecam adanya pondasi ditanah rakyat ini.
“Besok kita kerahkan warga dan pemuda untuk membongkar pondasi ini,” terang Pria gondrong ini berapi-api.

Tokoh muda Haris Fadillah yang juga menjadi ketua Garuda Nusantara, angkat bicara, “Kalau ada yang berani menyerobot lahan yang bukan haknya, itu patut untuk diusut tuntas. Apalagi sampai mendirikan bangunan diatasnya. Patut pula dipertanyakan dasar perijinannya. Jika tidak memiliki ijin yang sah, maka wajib untuk dituntut menurut aturan perundangan yang berlaku”.

Haris yang juga warga Sukatani mempertanyakan siapa dalang di balik penyerobotan lahan tersebut. “Sebagai lahan milik masyarakat/ negara, tidak boleh ada satupun oknum yang boleh mengangkangi lahan tersebut tanpa hak,” pungkasnya. (Pardong/Papi Ipul/Risjadin)

 272 total views

LEAVE A REPLY