Dinsos Depok akan Lakukan Perbaikan DTKS

0
52

www.depoktren.com–Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok akan segera memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

“Dalam memperbaiki DTKS tentu harus melakukan koordinasi dengan pusat. Sebab, semua DTKS ada di pemerintah pusat, yakni Pusat Data dan Infomasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial (Kemensos),” ujar Kepala Dinsos Kota Depok, Asloe’ah Madjri di Balai Kota Depok, Selasa (14/9/2021).

Lanjut Asloe’ah, pihaknya tentu akan lebih fokus untuk keterpaduan DTKS. “Yang perlu dipahami masyarakat, Dinsos Kota Depok hanya user atau mengusulkan data saja. Karena itu, koordinasi harus semakin ditingkatkan agar DTKS dapat tepat sasaran, valid dan up to date. Mudah-mudahan pelan tapi pasti saya melangkah,” jelasnya.

Menurut Asloe’lah, sesuai dengan data di Kemensos, DTKS Kota Depok sebanyak 152.775 orang. Data tersebut sudah selesai direkap oleh Dinsos Kota Depok dalam rangka perbaikan data warga penerima bantuan sosial.

“Dari ratusan ribu itu, ada 46.374 DTKS yang sesuai dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok. Sedangkan 106.401 DTKS belum sesuai atau sama dengan data Disdukcapil,” jelasnya.

Dia menambahkan, data yang harus diperbaikan adalah data yang diusulkan dihapus bila tidak ditemukannya penerimaan manfaat seperti pindah, data ganda, invalid, atau meninggal. Tak hanya itu, Dinsos Kota Depok juga diminta mengidentifikasi DTKS yang tidak memiliki e-KTP atau tidak ada NIK. “Kami diminta melakukan perbaikan atau verifikasi data DTKS yang belum sama dengan Disdukcapil,” terangnya.

Hasil verifikasi data dari 152.775 DTKS, terdapat 92.991 DTKS cocok dengan Disdukcapil, 10.740 belum cocok, 563 meninggal dunia, 48.016 diusulkan dihapus dan 465 tidak memiliki e-KTP.

“Dalam perbaikan data tersebut, kami dibantu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), fasilitator, pendamping, PKH dan Karang Taruna. Mereka berkolaborasi untuk mengerjakan perbaikan NIK warga penerima bansos di wilayah masing-masing. Kami juga menghimbau kecamatan dan kelurahan memberikan dukungan dan pengawasan terhadap hasil perbaikan NIK di wilayahnya,” tutur Asloe’lah. (Risjadin Muhammad)

 54 total views

LEAVE A REPLY