Kejari Depok Ungkap Tren Peningkatan Kasus Kekerasan Anak, Cabut Status KLA

0
101

www.depoktren.com–Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok mengungkapkan bahwa telah terjadi tren peningkatan perkara dengan korban anak di Kota Depok dalam beberapa bulan ini. Kasus korban kekerasan anak diantaranya kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“Kami sampaikan adanya tren peningkatan perkara dengan korban anak di Kota Depok dalam beberapa bulan ini,” ujar Kepala Kejari Kota Depok, Sri Kuncoro di Kantor Kejari Kota Depok, Senin (29/11/2021).

Berdasarkan data pada tahun 2021 terdapat total 43 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan korban anak dan selanjutnya 22 SPDP tersebut telah dinyatakan lengkap dan dilakukan penuntutan.

“Dalam beberapa waktu lalu setelah melihat statistik terjadi kenaikan terkait perkara dengan korban anak maka melalui bidang intelijen Kejari Kota Depok telah melakukan upaya penerangan dan penyuluhan hukum khususnya terkait dengan masalah perlindungan anak,” jelas Sri.

Lanjut Sri, pihaknya, selain melakukan penindakan, juga menyampaikan kepada seluruh stakeholder untuk dapat bersama-sama melakukan berbagai upaya dalam pencegahan tindak pidana dengan korban anak.

“Pencegahan tindak pidana dengan korban anak harus dilakukan secara bersama semua pihak, terutama perlu peran penting para orang tua, tenaga pendidik dan lingkungan,” tuturnya.

Pengamat hukum, Azas Tigor Nainggolan mendesak agar di evaluasi status Kota Layak Anak (KLA) untuk Kota Depok. “Status KLA dinilai harus dicabut lantaran maraknya kasus kejahatan seksual dan kekerasan terhadap anak masih terjadi. Saya mempertanyakan ini pada Pemkot Depok dan menteri PPA yang memberi status KLA. pada Depok. Ini harus dipertanyakan. Saya pikir harus dicabut karena banyak anak-anak jadi korban,” jelas Tigor, Selasa (30/11/2021).

Tigor menyebutkan, ada kenaikan kasus kejahatan seksual terhadap anak di Kota Depok. Kenaikan tersebut, lanjut Tigor, berdasarkan data Kejaksaan Negeri Kota Depok.

Usulan evaluasi status Kota Layak Anak untuk Kota Depok bukanlah kali pertama yang terlontar. Sebelum Tigor, ada banyak pihak yang mempertanyakan status yang disandang Kota Depok sejak tiga kali.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) diketahui memberikan predikat Kota Layak Anak untuk Kota Depok yakni pada tahun 2015, 2016, dan 2019.

Tahun lalu, eks Kapolres Metro Depok, Kombes Azis Andriansyah, pernah menyinggung kasus-kasus melibatkan anak di Depok cukup jamak terjadi.

Dalam kurun Juli 2019-Juli 2020, ia mengklaim, Polres Metro Depok menerima 123 laporan pencabulan anak di Depok.

“Itu baru pencabulan, belum kekerasan dalam rumah tangga dan jenis eksploitasi anak lain. Ini yang jadi koreksi bagi kita semua karena 123 ini kasus yang dilaporkan, di hilir. Yang tidak ketahuan berapa banyak? Hulunya bagaimana?” ungkap Azis dalam sebuah acara yang difasilitasi Kak Seto di Bojonggede, 3 Juli 2020 lalu.

“Kita semua harus mengevaluasi sejauh mana konsistensi penjagaan wilayah masing-masing untuk bisa betul-betul ramah anak,” timpal Kak Seto yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dalam kesempatan yang sama.

Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA), Arist Merdeka Sirait, juga pernah mendesak Pemerintah Kota Depok supaya segera mengevaluasi status “Kota Layak Anak” yang disandang Depok.

Arist pernah beberapa kali mendampingi anak-anak korban kekerasan di Depok, mulai dari bayi yang disiksa ayahnya, hingga beberapa anak perempuan yang jadi korban pencabulan baru-baru ini.

“Apa yang layak, karena kasus-kasus kekerasan (terhadap anak-anak) yang dilakukan oleh masyarakat di Depok sendiri cukup tinggi,” jelas Arist kepada wartawan, 18 Maret 2020.

Tolok ukur kota layak anak Mengacu Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2011, penentuan status “layak anak” bagi kabupaten atau kota melibatkan sejumlah parameter.

Secara umum, parameter itu dibagi dalam 2 indikator, yakni penguatan kelembagaan dan klaster hak anak.

Penguatan kelembagaan meliputi perundang-undangan atau kebijakan, persentase anggaran, jumlah program yang mendapatkan masukan dari Forum Anak, ketersediaan SDM yang mampu menerapkan hak anak dalam kebijakan, ketersediaan data anak terpilah, hingga keterlibatan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak anak.

Sementara itu, klaster hak anak meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya, sampai perlindungan khusus.

Indikator-indikator tersebut kemudian diturunkan dalam beberapa penilaian konkret, ambil contoh: pemenuhan akta kelahiran, perpustakaan, partisipasi pendidikan dasar, penyediaan panti, layanan imunisasi, prevalensi gizi balita angka kematian bayi, jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum, sampai persentase perkawinan di bawah 18 tahun dan ASI eksklusif.

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mempertanyakan data milik Kejaksaan Negeri Depok terkait kenaikan kasus pelecehan seksual yang menimpa anak di bawah umur.

“Ini yang pertama adalah dalam menjadikan kasus ini meningkat, datanya seperti apa?” kata Imam kepada wartawan, Selasa (30/11/2021).

Imam mengatakan, harus ada data awal dan data akhir terkait kasus pelecehan seksual yang menimpa anak. Imam kemudian mempertanyakan data awal dan data akhir milik Kejaksaan Negeri Depok.

Imam mengatakan, kasus pelecehan seksual yang menimpa anak di Depok dimulai dari keluarga yaitu ketahanan keluarga. Untuk umur remaja, penanganan untuk pencegahannya lewat pembinaan remaja.

“Kalau memang sudah terjadi, pihak kejaksaanlah yang menangani masalah itu,” kata Imam.

Ia mengatakan, Depok selalu membuat program Bina Keluarga untuk pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Program tersebut dilakukan oleh Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dinas Perlindungan Anak Perberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK).

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Depok mencatat, ada tren peningkatan kasus pelecehan seksual kepada anak di Kota Depok. (Risjadin Muhammad/Papi Ipul)

 111 total views

LEAVE A REPLY