Mafia Tanah, Polrestro Depok Didesak Seorang Warga untuk Usut Cek Kosong

0
236


www.depoktren.com–Seorang warga asal Kota Tangerang, Imang Halim mengaku ditipu seorang pembeli tanah FF di Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Proses transaksi pembelian tanahnya dibayar dengan cek kosong dan pelaku FF sudah dilaporkan ke Mapolrestro Depok.

Dalam laporan polisi, LP/B/1701/IX/2021/SPKT/Polres Metro Depok/Polda Metro Jaya tertanggal 2 September 2021, kasus berawal dari transaksi dua bidang tanah di Kelurahan Rangkapan Jaya seluas 800 meter persegi senilai Rp1 miliar. Atas transaksi tersebut ditindaklanjuti dengan pembayaran uang muka senilai Rp300 juta, serta sisa pembayaran Rp700 juta disepakati menggunakan cek.

“Saya tidak curiga saat menerima cek dari FF di kantor notaris di Jalan Cinere Raya Depok, lantas diikuti dengan menitipkan sertifikat tanah kepada pihak notaris. Persoalan baru muncul setelah cek tersebut ingin dicairkan ternyata tak ada dananya,” ujar korban, Imang Halim saat juga melaporkan penipuan yang dialaminya ke Kantor PWI Kota Depok, Selasa (11/1).

Menurut Imang, sesuai kesepakatan, uang tanda jadi sebesar Rp300 juta bakal hangus kalau transaksi batal dilaksanakan. Persoalannya saat ini satu sertifikat sudah berada di tangan FF, sedangkan satu sertifikat lainnya masih dipegang notaris padahal uang Rp700 juta yang ada di cek, belum bisa dicairkan.

“Pihak bank saat itu sudah menghubungi FF. Ketika dihubungi, FF meminta waktu pembayaran pelunasan tanah diundur dengan dalih menunggu urusan bisnisnya cair. Hingga Agustus 2021, FF belum juga melunasi kewajibanya. Maka, saya curiga, telah menjadi korban mafia tanah di Kota Depok,” terangnya.

Merasa ditipu dan menjadi korban mafia tanah serta SHM tanah miliknya telah dibalik nama di notaris, padahal pelunasan belum dilakukan, Imamh kemudian melaporkan FF atas dugaan tindak pidana penipuan ke Mapolrestro Depok.

“Kasus yang ditangani Polrestro Depok ini telah sampai proses penyelidikan tahap ketiga. Upaya mediasi juga sempat dilakukan kepolisian dan terjadilah kesepakatan bahwa pelunasan pembayaran akan dilakukan dan saya memberikan tenggat waktu hingga 7 Desember 2021 kepada FF untuk melakukan pelunasan pembayaran. Selanjutnya, sertifikat di titip di Polrestro Depok dan apabila kesepakatan tidak terpenuhi maka sertifikat dikembalikan ke saya,” jelas Imang.

Tapi, lanjut Imang, hingga batas waktu kesepakatan yang telah ditentukan bersama, FF belum juga melaksanakan kewajiban pembayarannya. “Selaku pihak yang dirugikan, saya hanya bisa meminta keadilan dan menuntut hak serta meminta aparat penyidik kepolisian Polrestro Depok untuk serius dan profesional dalam menjalankan prosedur penegakan hukum. Jangan sampai ada dugaan juga ikutan terlibat dalam permainan para mafia tanah,” tegasnya. (Risjadin Muhammad/Rus)

 242 total views

LEAVE A REPLY