KDS, Demokrat dan PPP Batal Ikutan, 5 Fraksi DPRD lainnya Tetap Ajukan Hak Interpelasi ke Wali Kota Depok

0
513


www.depoktren.com–Anggota DPRD Kota Depok dari 5 fraksi secara resmi mengajukan surat hak interpelasi untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terkait program Kartu Depok Sejahtera (KDS). Surat tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Selasa (17/5/2022).

Ketua Fraksi PAN Igun Sumarno mengatakan, bahwa hak interpelasi ini merupakan hak anggota dewan untuk meminta keterangan dari Wali Kota Depok.

“Pernyataan tentang interpelasi itu adalah hak anggota dewan untuk meminta keterangan dari pemerintah tentang kebijakan strategis,” terangnya.

Hak interplasi yang dilayangkan kali ini, yakni untuk meminta keterangan terkait program KDS yang diduga di politisasi untuk kepentingan partai penguasa. “Kami akan meminta keterangan Wali Kota Depok terkait program KDS,” tegasnya.

Igun menyerahkan berkas usulan hak interpelasi kepada pimpinan DPRD Kota Depok dan ditandatangi oleh seluruh Wakil Ketua DPRD, yakni Yetti Wulandari dari fraksi Gerindra, Hendrik Tangke Allo dari fraksi PDIP, dan Tajudin Tabri dari fraksi Golkar.

Kemudian, berkas tersebut di terima oleh Ketua DPRD Kota Depok yang berasal dari PKS, TM Yusufsyah Putra. “Berkas hak interpelasi ini saya terima, dan akan ditindaklanjuti,” ucapnya.

Dari semula ada 38 anggota DPRD Kota Depok yang menginginkan interpelasi, kini hanya 33 anggota DPRD Kota Depok. Lima anggota DPRD dari PPP dan Demokrat dari fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan menarik diri dan batal mengajukan interpelasi dengan alasan yang belum diketahui.

Ada apa dengan PPP dan Demokrat yang semula begitu mengebu-ngebu dan Ketua Partai Demokrat, Edi Sitorus sempat bersitegang dengan Ketua DPRD Kota Depok dari PKS, TM Yusufsyah Putra. (Papi Ipul)

 514 total views

LEAVE A REPLY