Pemanfaatan Air Tanah Tak Melanggar, Sesuai Ijin dan Dikenakan Pajak

0
124

Sumber Foto: depoklestari.com

Gayanya Sidak Oknum Pejabat Cari-cari Kesalahan dan Seperti ‘Calo’ Menawarkan Jasa Solusi

www.depokten.com–Dalam sebulan terakhir ini, dunia usaha dan industri di Kota Depok dibuat resah oleh tulisan di media sosial (medsos) dan sebuah media online yang tak resmi yang diduga didukung atau ada konspirasi dengan perusahaan air minum daerah.

Selain itu, dunia usaha seperti ‘diteror’ dan ‘dipaksa’ untuk di wawancara dan di setting untuk dilakukan sidak ke tempat-tempat usaha di Kota Depok, mulai dari tempat cucian motor, SPBU hingga hotel dan mal dengan membawa-bawa oknum pejabat dari instansi Bidang Air Tanah Dinas Energi Sumber Daya Alam (ESDM) Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk dicari-cari kesalahannya atau pelanggaran. Ya, cara-caranya mirip polisi dalam ‘film-film India’ lah.

Informasi yang diperoleh depoktren.com. Bahkan, yang cukup mencengangkan, seusai sidak, mereka seperti ‘calo’ setelah menurut mereka menemukan pelanggaran dan ‘mengancam’ dengan sanksi, lalu mereka menawarkan solusi dan jasa serta juga seperti ‘memaksa’ untuk membantu berlangganan air perpipaan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Konspirasi yang menjurus kolusi dan korupsi.

“Kami diminta untuk berlangganan air PDAM dengan keharusan untuk membuat sendiri instalasi perpipaan. Sebuah penawaran yang tak masuk hitungan bisnis kami sebagai pelanggan. Itu salah satu keberatan kami. Bukan kami tak mau belangganan air PDAM,” ujar salah seorang pelaku industri perhotelan yang tak bersedia disebutkan namanya.

Menurutnya, semestinya pihak PDAM lah yang harus menyiapkan intalasi perpipaannya. Selain itu, pihak PDAM tidak mampu menjamin pasokan air tidak berhenti atau rusak dan pasokan air tidak keruh. “Oh ya, kebayang nggak kalau seharian pasokan air PDAM mati atau tidak mengalir atau airnya keruh. Lalu, tamu hotel mandi pakai apa?,” jelasnya.

Lanjutnya, kalau teknologi dan SDM PDAM sudah profesional dan sudah mampu memasok aliran dengan jumlah besar setiap harinya sesuai dengan kebutuhan hotel atau mal, tentu pilihan berlangganan air PDAM lebih menarik dan murah dibandingkan dengan harus membayar pajak pemanfaatan air tanah.

“Pastinya kami akan berlangganan air PDAM karena lebih murah dibandingkan membayar pajak air tanah yang dikenakan tarif 20 persen. PDAM berkaca dulu, warga masih banyak mengeluh aliran air PDAM kerap mati dan airnya keruh. Dan, juga tidak dengan cara-cara pemaksaan dan cari-cari pelanggaran. Kami gunakan air tanah sesuai aturan dan ijin serta membayar pajak air tanah,” pungkasnya kesal.

***

Apa benar penggunaan air tanah untuk industri melanggar aturan? Faktanya, ternyata tidak melanggar dan ada dua UU yang mengaturnya yakni berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) dan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Selain itu, setiap daerah juga membuat Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pemanfaatan Air Tanah.

Air merupakan salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk dapat tetap bertahan hidup. Keberadaan sumber air bahkan menjadi kebutuhan yang paling utama bagi masyarakat di berbagai negara, khususnya mereka yang mengalami krisis air. Air sendiri digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berbagai macam jenis kegiatan.

Air terdiri dari berbagai macam jenis, mulai dari air laut, air sungai, air hujan, dan air tanah. Air tanah dapat dibilang memiliki peranan yang paling penting bagi kehidupan karena berguna bagi keseimbangan alam, kebutuhan industri, sampai kebutuhan rumah tangga. Lalu apakah air tanah ini dikenakan pajak di Indonesia?

Jawabannya adalah iya, di Indonesia sendiri terdapat pajak air tanah. Pajak air tanah sendiri merupakan pajak yang cukup prospektif, dikarenakan pemanfaatan air tanah yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Selain dimanfaatkan oleh masyarakat umum, banyak perusahaan yang mulai memanfaatkan air tanah untuk kebutuhannya. Sehingga pemerintah menetapkan pajak air tanah untuk membatasi penggunaannya. Lalu, bagaimanakah aturan pemungutannya?

Jawa Barat (Jabar) merupakan provinsi yang memiliki rata-rata curah hujan per tahun tertinggi di Indonesia yaitu berkisar antara 2.000-4.000 mm. Oleh karena itu, Jawa Barat mempunyai potensi sumber daya air khususnya air permukaan yang besar.

Potensi sumber daya air di Jabar mencapai 48 Milyar m3 pertahun dalam kondisi normal. Dari potensi yang ada, baru dimanfaatkan sebesar 24 Milyar m3 pertahun atau hanya sekitar 50 persen. Sedangkan potensi air tanah dangkal yang ada di wilayah Jabar menurut hasil estimasi Bappeda Provinsi Jabar adalah sekitar 16,8 Milyar m3 pertahun. Dari jumlah tersebut, air tanah dangkal yang dapat dimanfaatkan hanya sekitar 2,20 Milyar m3 pertahun itupun dengan asumsi bahwa tebal rata-rata lapisan bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air (akuifer) adalah 3 m.

Selain air tanah dangkal, Jabar juga memiliki potensi air tanah dalam dimana diperkirakan potensi air tanah dalam yang dapat dimanfaatkan sekitar 3.52 Milyar m3 pertahun, terdiri dari 2.04 Milyar m3 pertahun air tanah dalam semi tertekan dan 1.48 Milyar m3 pertahun air tanah dalam tertekan.

Pada dasarnya ketersediaan air tanah sangat sulit untuk diprediksi. Oleh karena itu, pemanfaatan air tanah harus diatur dan dikelola untuk memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu cara pemerintah daerah Jawa Barat untuk mengatur dan mengelola air bawah tanah adalah dengan mengeluarkan ijin (SIPA) untuk setiap badan usaha atau pribadi yang ingin mengambil dan memanfaatkan air tanah sesuai dengan Perda provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Air Tanah.

Pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang untuk kepentingan komersil akan dikenakan pajak sesuai dengan Perda provinsi Jawa Barat nomor 6 tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 3 ayat 1 huruf C Perda provinsi Jawa Barat nomor 6 tahun 2011 bahwa objek pajak adalah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan, dilanjutkan di ayat 2 pengecualian untuk objek pajak adalah Pengambilan atau Pemanfaatan atau Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, rumah ibadat, keperluan dasar rumah tangga, irigasi, penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.

Besarnya pajak air tanah adalah sebesar 20 persen dikalikan dengan nilai perolehan air, dimana nilai perolehan air akan dihitung oleh Dinas Teknis dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air. (Papi Ipul/Mul/Rsd)

 128 total views

LEAVE A REPLY